Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id -
Tim Independen yang berjumlah sembilan orang (Tim 9), sudah memberikan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kalau tidak digubris rekomendasi itu, persoalan konflik KPK dengan Polri ada pada Presiden sendiri.
"Bila Joko Widodo tetap tidak berani bersikap tegas dan terang seperti yang disarankan Tim 9, jelas masalah utama konflik KPK-Polri ini sesungguhnya ada di Joko Widodo sendiri yang memulai kekeruhan suasana politik dan hukum saat ini dan dia tidak mampu menyelesaikan," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, Kamis 29 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
Baca Juga :
Jokowi Naksir Johan Budi Sejak Lama
"Bila Joko Widodo tetap tidak berani bersikap tegas dan terang seperti yang disarankan Tim 9, jelas masalah utama konflik KPK-Polri ini sesungguhnya ada di Joko Widodo sendiri yang memulai kekeruhan suasana politik dan hukum saat ini dan dia tidak mampu menyelesaikan," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar, Kamis 29 Januari 2015.
Menurutnya, tidak perlu lagi mendebatkan bahwa Presiden Joko Widodo diintervensi kekuatan oligarki. Karena memang wajar kalau ada pihak tertentu yang ingin mengendalikan Presiden.
"Adalah wajar bila penguasa partai politik seperti Megawati, Surya Paloh termasuk Jusuf Kalla mempengaruhi Jokowi agar memilih Kapolri sesuai dengan keinginan mereka. Wajar saja karena mereka ingin berkuasa penuh mengendalikan Presiden Joko Widodo," katanya.
Menurut dia, persoalan sekarang bukan lagi pada Megawati, Surya Paloh ataupun Jusuf Kalla. Tapi, bagaimana kemampuan Presiden untuk keluar dari kendali pihak lain.
Apakah Presiden bisa mengambil sikap tanpa takut tekanan oligarki, atau justru tidak berani bersikap karena tekanan. "Nah, tinggal Joko Widodo-nya saja," katanya.
Dia menilai, saran dari Tim Independen yang diketuai Ahmad Syafi'i Maarif ini, sudah sesuai keinginan rakyat.
"Kehendak rakyat yang menginginkan Polri bersih dan komitmen agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan baik melalui penguatan KPK," katanya.
Menurutnya, saran yang disampaikan Tim Independen itu sudah jelas dan tegas. Tinggal sekarang, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo.
Pada kasus Cicak vs Buaya di era Presiden ke-6 SBY, saat itu Presiden SBY juga membentuk tim independen. Saat itu, dua pimpinan KPK yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ditahan Mabes Polri dan berstatus tersangka juga.
Tapi, saat itu, SBY tidak menggunakan hasil rekomendasi itu. Presiden memilih untuk mengeluarkan deponeering yang membebaskan keduanya.
Untuk diketahui sebelumnya, Jokowi melantik Tim 9 untuk menengahi kasus antara KPK dan Polri. Diharapkan Tim 9 memberi masukan kepada Jokowi dalam mengambil keputusan. (one)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, tidak perlu lagi mendebatkan bahwa Presiden Joko Widodo diintervensi kekuatan oligarki. Karena memang wajar kalau ada pihak tertentu yang ingin mengendalikan Presiden.
