- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Penjadwalan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, masih belum menemui kata sepakat baik internal DPR, maupun antara DPR dengan pemerintah.
"Yang masih beda soal jadwal," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman di Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.
Kata politisi Partai Golkar ini, karena belum ada kata sepakat maka kini masih dilakukan harmonisasi dengan Badan Legislasi (Baleg).
Persoalan yang diperdebatkan, kata Rambe, adalah masalah Pelaksana tugas (Plt). Karena, untuk menuju pilkada serentak maka akan ada kekosongan kepala daerah sehingga diangkat Plt.
"Kita harus perpendek rentang Plt, juga perpendek pemotongan masa jabatan. Kalau dia lima tahun, ya jangan empat tahunlah dipotongnya, tapi lima (atau) enam bulan," kata Rambe.
Untuk strategi penjadwalan pilkada serentak, Rambe menjelaskan tahapan pertama adalah Februari 2016.
"April 2015 ini hanya ada dua, tapi kebanyakan Juli-November dari 204. Kita tarik Plt itu ke 2016. Kemudian yang habis 2016 di bulan Juni kita tarik di Februari," jelas dia.
Untuk gelombang kedua, akan dilakukan pada 2017. Tapi asumsinya, kalau pemerintah sepakat. "Jadi yang pertengahan di pertengahan Juli 2019 tarik ke 2018. Kemudian dilanjutkan kembali 2027 serentak nasional," katanya.
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
