- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengesahkan tambahan pagu anggaran kementerian melalui APBN-P 2015 sebesar Rp199,6 miliar.
Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, di Senayan, Jakarta, Kamis 12 Februari 2015.
Rapat kerja kali ini hanya mengagendakan pengesahan perubahan dana hibah yang tidak diakomodir tetapi digantikan dengan dana PNPB, karena sebelumnya sudah dibahas dalam rapat-rapat DPR.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tahun 2015 dari penggunaan kawasan hutan sebesar Rp500 miliar. Sehingga total PNPB Kementerian LHK tahun ini menjadi Rp4,7 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp4,2 trilun.
Seperti diketahui kementerian LHK mendapatkan anggaran APBN-P 2015 sebesar Rp6,7 triliun. Anggaran sebesar ini untuk sektor lingkungan hidup dan dibahas di Komisi VII, sedangkan untuk sektor kehutanan dibahas dengan Komisi IV.
Seluruh fraksi di Komisi VII menyetujui anggaran untuk Kementerian LHK sebesar Rp6, 7 triliun. Bahkan Menteri Siti Nurbaya meminta tambahan dana sebesar Rp216 miliar. Dana itu dialokasikan untuk perbaikan hutan lindung, daerah aliran sungai (DAS) serta kerjasama luar negeri.
Komisi VII berharap agar dana tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan program kerja. Selain itu, kementerian yang merupakan gabungan antara sektor lingkungan hidup (LH) dengan kehutanan ini diharapkan bisa menjadi garda terdepan menjaga dua sektor tersebut.
Sebab, tantangan pengelolaan dua sektor ini diprediksi akan semakin berat akibat tekanan sektor industri maupun meningkatnya jumlah penduduk.
(ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
