Komisi VIII DPR Protes Anggaran Kartu Sakti Jokowi Tak Jelas

Jokowi Luncurkan Kartu Sakti
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Komisi VIII DPR, dalam rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, secara resmi mengajukan nota protes kepada pemerintah. Mereka protes karena ketidakjelasan anggaran salah satu kartu sakti Jokowi, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Dalam pembacaan nota protes itu, Ketua Komisi VIII, Saleh P Daulay, mengatakan Kementerian Sosial sudah melaporkan bahwa terdapat penambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Penambahan tersebut didasarkan atas surat Kementerian Keuangan yang disampaikan kepada Kementerian Sosial.

"Namun, setelah rapat Badan Anggaran bersama pemerintah, diketahui terdapat pengurangan sebesar Rp10,7 triliun dari alokasi anggaran tambahan yang sebelumnya dilaporkan kepada Banggar dan Komisi VIII," kata Saleh di DPR, Jakarta, Jumat 13 Februari 2015.

Setelah dilakukan klarifikasi kepada Banggar, Saleh mengatakan, diperoleh informasi bahwa sampai rapat ditutup tidak ada pengurangan terhadap anggaran program KKS tersebut.

"Kalau ada pengurangan atau penambahan, semestinya diketahui oleh komisi dan kementerian terkait dan juga Banggar. Tidak boleh ada perubahan tanpa sepengetahuan DPR. Negara ini ditata dengan sejumlah aturan perundang-undangan," papar dia.

Menurut politisi PAN ini, nota protes ini karena terkait hak-hak fakir miskin, orang-orang terlantar, dan kurang beruntung.

Sementara, konstitusi menyebut bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara.

"Yang perlu dijelaskan oleh pemerintah adalah kemana anggaran fakir miskin tersebut dialokasikan? Mengapa yang sebelumnya diprogramkan, tiba-tiba dalam sekejap bisa dikurangi?," kata politisi daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Paripurna APBN Perubahan, diskors lantaran protes dari seluruh anggota. Ini termasuk partai utama pendukung pemerintah, PDI Perjuangan. (ren)

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Baca juga:

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016