Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id -
Hingga malam ini, DPR belum mengetok Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Bahkan, partai utama pendukung pemerintahan seperti PDI Perjuangan justru bersuara keras saat paripurna agar APBN-P ini ditunda.
Padahal, berdasarkan undang-undang, pembahasan anggaran di DPR harus tuntas maksimal 30 hari. Dan Jumat 13 Februari ini adalah hari terakhir untuk batas waktu yang disyaratkan UU tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menkeu Pangkas Postur Belanja APBN-P 2016
Padahal, berdasarkan undang-undang, pembahasan anggaran di DPR harus tuntas maksimal 30 hari. Dan Jumat 13 Februari ini adalah hari terakhir untuk batas waktu yang disyaratkan UU tersebut.
Baca Juga :
Menkeu Sri Mulyani Bakal Pangkas APBN
"Mudah-mudahan enggak (ditunda lagi, red). Kita sudah cek tadi, ada bilang boleh mundur sampai Rabu. Tapi bahwa definisi 30 hari disepakati bulat adalah sebelum jam 12 malam hari ini," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 13 Februari 2015.
Kata Fahri, lobi terpaksa dilakukan karena terjadi perdebatan. Setelah tuntas, maka sidang nanti akan dilanjutkan. Walau masih ada yang protes, Fahri berharap segera tuntas.
Disinggung soal molornya penetapan ini dengan situasi belum dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Fahri mengakui ada pandangan seperti itu.
"Terus terang begini, pandangan umum di DPR kita ini terlalu banyak memberi kemudahan ke Presiden. Jangan Presiden bikin malu DPR. Kira-kira seperti itu, ada pandangan seperti itu bukan pandangan pribadi saya," kata Fahri.
Dalam posisi sulit ini, Fahri mengakui kenapa Presiden Joko Widodo sering menghubungi Ketua DPR Setya Novanto. Salah satu yang dikonsultasikan Presiden adalah UU Pilkada, soal Budi Gunawan, hingga soal APBN Perubahan ini.
"Kalau ini Jokowi menelepon Pak Novanto itu mungkin maksudnya bahwa Presiden memberi pengertian bahwa Presiden mengalami kesulitan. Tolong kita tidak boleh ada pelanggaran. Bagi kita opsi-opsi yang sudah ada kita serahkan ke pemerintah tapi bisa menjelaskannya ke DPR," jelas Fahri.
Walau begitu, Fahri meyakinkan ke Presiden bahwa Koalisi Merah Putih tidak akan menghambat program pemerintah. Bahkan, justru KMP yang tidak protes dengan APBN-P yang urung di ketok.
"(KMP) Mendukung pemerintah, kita mempermudah pemerintah saat ini. Kita tahu ini pemerintahan baru, kita permudahlah jangan dipersulit. Karena itulah proposal pemerintah hampir semuanya diterima, kecuali yang dianggap bahaya," kata politisi PKS ini. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mudah-mudahan enggak (ditunda lagi, red). Kita sudah cek tadi, ada bilang boleh mundur sampai Rabu. Tapi bahwa definisi 30 hari disepakati bulat adalah sebelum jam 12 malam hari ini," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di gedung DPR, Jakarta, Jumat 13 Februari 2015.
