- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menganggap kekecewaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap sikap Presiden Jokowi Widodo, yang batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, tidak cukup lewat pernyataan. Nasir meminta bukti.
"Kalau PDIP kecewa, ya buktikanlah kekecewaannya. Tidak cukup hanya berkomentar saja," kata Nasir saat dihubungi pada Kamis 19 Februari 2015.
Menurut Nasir, mudah saja bagi PDIP untuk mengambil sikap terhadap keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. Ini mengingat Jokowi masih dianggap kader mereka.
"Presiden Jokowi itu hanya seorang kader dan juga petugas partai. Sangat mudah bagi PDIP," kata anggota Komisi III DPR itu.
Politisi asal Aceh itu mengatakan, keputusan politik presiden harus juga bisa direspon oleh PDIP. "Untuk melampiaskan secara politis jika memang PDIP kecewa terhadap keputusan itu," katanya.
Awalnya PDIP yakin, pasca putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan, presiden akan melantiknya. Namun ternyata, pada Rabu 18 Februari kemarin, presiden mengambil sikap untuk mengajukan nama baru, yakni Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri ke DPR.
Ketua DPP PDIP Trimedia Panjaitan mengaku kecewa dengan keputusan Presiden itu. Juga demikian dengan Wasekjen Ahmad Basarah, mengaku kecewa. Bahkan, Basarah mengatakan kalau Fraksi PDIP di DPR susah untuk membantu presiden kalau ada yang mengusulkan interpelasi.
"Keputusan presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan poisisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR, untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri (UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri)," katanya. (ren)
Baca Juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
