- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Electoral Research Institute (ERI) atau Institut Riset Kepemiluan, merekomendasikan agar Pemilu Serentak 2019 didesain serentak antara nasional dan provinsi.
Gagasan itu dilontarkan karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu Serentak 2019 dinilai belum memberikan format atau desain yang jelas.
Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, model Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti oleh Pemilu lokal serentak pada tingkatan provinsi dinilai dapat menjadi model yang paling ideal dan paling mungkin dilaksanakan di Indonesia.
"Yang dimaksud Pemilu serentak nasional dan provinsi itu, pada tingkatan nasional, presiden, DPR, dan DPD dipilih secara serentak. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu serentak regional dan lokal pada tingkatan provinsi untuk memilih kepala dan wakil kepada daerah, dan anggota DPRD," katanya di Kampus UMY, Yogyakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Ikrar memaparkan, penyatuan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pemilihan kepala daerah akan mendorong partai politik untuk bersungguh-sungguh melakukan kerja sama dalam memenangkan Pemilu. Sebab, kader-kader parpol yang menjadi calon anggota DPRD harus melakukan kampanye secara bersama-sama melalui parpolnya.
"Situasi seperti ini tentunya akan memaksa parpol tidak hanya harus solid bekerja pada saat Pemilu, melainkan juga setelah Pemilu. Hal ini dikarenakan, jika parpol atau kepala daerah perfomance-nya buruk, akan dihukum pemilih dalam Pemilu nasional," ujarnya memaparkan.
Sementara, jika waktu penyelenggaraan pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, maka akan mempengaruhi pilihan anggota legislatif. Artinya, kemenangan presiden terpilih akan diikuti oleh kemenangan koalisi parpol yang mencalonkannya.
"Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk akan lebih efektif dalam bekerja. Karena ia mendapat dukungan penuh dari legislatif, sehingga fenomena negara terbelah dapat dikurangi," katanya.
Selain itu, koalisi partai politik yang mendukung pasangan calon presiden terpilih akan cenderung mempertahankan koalisinya untuk berlaga dalam Pemilu daerah.
"Akibatnya, jika kinerja pemerintahan nasional bagus, maka pemerintahan daerah akan dipimpin oleh pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang menguasai pemerintahan nasional. Dengan begitu, kebijakan pemerintah nasional bisa berjalan di tingkat daerah. Garis hirarki dan koordinasi pemerintahan juga akan berjalan mulus."
Baca juga:
