Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Batas wilayah antara satu kabupaten/kota dengan daerah lain sangat rawan terjadi konflik saat pilkada serentak digelar. Di Sulawesi Utara, tercatat ada 6 kabupaten/kota melaksanakan pilkada serentek Desember nanti yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Tomohon, dan Bitung.
"Daerah Tikela misalnya, itu adalah batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Selama ini konflik selalu terjadi, karena ada pemilih asal Manado yang diduga memilih ketika Pilkada Minahasa lalu. Begitu juga sebaliknya, pemilih Minahasa ditenggarai mencoblos saat Pilwako Manado," kata Ketua Partai Demokrat Sulut, Vicky Lumentut, hari ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
"Daerah Tikela misalnya, itu adalah batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Selama ini konflik selalu terjadi, karena ada pemilih asal Manado yang diduga memilih ketika Pilkada Minahasa lalu. Begitu juga sebaliknya, pemilih Minahasa ditenggarai mencoblos saat Pilwako Manado," kata Ketua Partai Demokrat Sulut, Vicky Lumentut, hari ini.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Mantan Ketua Bawaslu Sulut, Tommy Sumakul, mewanti-wanti pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Sulut untuk mewaspadai konflik di daerah perbatasan.
"Kalau perlu ada kebijakan khusus yang dikeluarkan, agar warga mendatang 'dijaga' ketat. Di Minahasa Utara yang berdekatan dengan Manado sangat rawan. Bisa ada warga yang disusupi ke Manado pencoblosan. Artinya akan muncul pemilih ganda di TPS-TPS berdekatan," ujar dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado ini.
Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan mengatakan data warga yang tinggal di perbatasan wilayah akan jadi perhatian serius.
"Kita akan koordinasi dengan kepala lingkungan, lurah, camat di daerah itu bersama KPU kabupaten/kota. Memang pengalaman selama ini daerah perbatasan sangat rawan. Dan kami berharap masyarakat tidak mau diajak untuk mencoblos dua kali," ujarnya.
Apalagi lanjut dia, aturan baru UU Pilkada tidak mengenal ambang batas suara atau dua putaran. "Siapa unggul dia yang jadi pemenang. Nah, kondisi itu pasti akan sangat rawan konflik," ujar Yessy. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Ketua Bawaslu Sulut, Tommy Sumakul, mewanti-wanti pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Sulut untuk mewaspadai konflik di daerah perbatasan.
