- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly memihak Partai Golkar kubu Agung Laksono. Yasonna meminta mereka segera membentuk kepengurusan baru yang mengakomodir kubu Aburizal Bakrie.
Padahal, posisi saat ini adalah Mahkamah Partai Golkar tidak memutuskan kubu mana yang sah. Kemudian, kubu ARB tengah mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Jangan sampai publik berpandangan Pak Yasonna kejar tayang. Sehingga kejernihan, objektifitas, ketepatan, akurasi itu menjadi terabaikan," kritik pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro atas langkah Yasonna itu, Kamis 19 Maret 2015.
Kejar tayang yang dimaksud oleh Zuhro berkaitan dengan pilkada serentak yang tahapannya akan segera dimulai pada awal Juni 2015. Zuhro menjelaskan, pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015. Agenda ini tentu membuat partai-partai meresponsnya dengan sangat serius.
"Bagi partai yang mengalami konflik, mereka akan galau. Apakah dengan konflik yang bertele-tele ini membuat Golkar tidak bisa hadir dalam pilkada serentak?" ujar Zuhro.
Oleh karena itu, lanjut Zuhro, dalam mengesahkan sebuah kepengurusan partai yang tengah berkonflik, Yasonna sebaiknya tidak mendasarkan pada mengejar deadline pilkada. Sebab, KPU akan menerima partai yang disahkan oleh Kemenkumham.
"Tugas Kumham mencatat, sehingga kalau ada tafsir yang membingungkan atas hasil Mahkamah Partai, bisa juga sebagai menteri meminta konfirmasi, penjelasan, klarifikasi dari Mahkamah Partai. Bagaimana sebetulnya suasana kebatinan dari proses Mahkamah Partai ketika membahas konflik, apakah Mahkamah Partai betul-betul tidak partisan," tuturnya.
Baca Juga:
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
