Heboh ISIS, Kemensos Diminta Ikut Aktif Tangkal Radikalisme

Saleh Partaonan Daulay
Sumber :
VIVA.co.id
Gelar Operasi Antiteror, Polisi Kanada Lumpuhkan Tersangka
- Kementerian sosial diminta untuk secara aktif berpartisipasi dalam menekan gerakan radikalisme, terorisme, dan Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Indonesia. Sebab, banyak analisis munculnya gerakan itu dilatarbelakangi faktor ekonomi.

ISIS Klaim Rampas Senjata Milik Tentara AS

"Banyak pandangan yang menyatakan salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di gedung DPR, Jakarta, Jumat 20 Maret 2015.
Militer Mesir Klaim Tewaskan Pentolan ISIS di Sinai


Menurut dia, banyak program Kementerian Sosial yang bersinggungan dengan upaya pengentasan kemiskinan.  "Dari sisi ini, Kementerian Sosial tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial," katanya.


Persoalan ekonomi yang menyebakan kesenggangan ini yang dimanfaatkan kelompok radikal untuk mempengaruhi mereka. "Akar-akar gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS itu bukan hanya persoalan pemahaman agama, tetapi juga karena faktor kesenjangan sosial," katanya.


Ia menambahkan komisi VIII DPR sudah menyetujui alokasi anggaran yang cukup besar untuk program pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui APBN-P. Dari alokasi anggaran Rp8,1 triliun pada 2014, disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp22,4 triliun pada tahun ini.


Anggaran besar itu tentu sangat bermanfaat jika dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras seperti ISIS.


"Jadi, penanganan radikalisme, terorisme dan ISIS ini tidak hanya diserahkan pada instansi tertentu seperti Kepolisian,  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kementerian Agama. Tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama dan terpadu dengan seluruh kementerian dan lembaga yang ada," katanya.


Pemanfaatan anggaran bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial tidak akan menyalahi target dan sasaran program. Sebab, pada prinsipnya, program itu dimaksudkan untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat dari konflik-konflik horizontal dan juga kesenjangan sosial.


"Radikalisme, terorisme, dan sekarang ISIS, itu semua ancaman sosial. Harus ditanggulangi secara arif. Salah satunya dengan program-program yang dimiliki kementerian sosial," katanya.


Politisi PAN ini mengatakan akan segera berkordinasi dengan Kemensos setelah masa reses usai. "Setelah reses ini, saya akan menyampaikan usulan ini. Selama tujuannya baik, saya yakin kawan-kawan lain di Komisi VIII juga akan mendukung," katanya.

![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya