- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Pelaporan yang dilakukan kader Golkar dan masyarakat terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, membuktikan adanya persoalan serius di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, Menteri Yasonna dilaporkan oleh kader Golkar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Jumat 20 Maret 2015 kemarin, dua orang atas nama masyarakat, M Sattupali dan Samsuddin, melaporkan Yasonna ke KPK.
"Demikian banyaknya laporan orang atas pak menteri yang belum cukup lima bulan usia jabatannya, menunjukkan ada masalah," kata ahli hukum, Margarito Kamis, saat dihubungi VIVA.co.id, Sabtu 21 Maret 2015.
Walau dia kurang sepaham dengan pelaporan ke KPK, namun Margarito menilai, kasus ini jangan disepelekan, karena menyangkut legitimasi pemerintah.
Memang, lanjut Margarito, soal legitimasi bisa diperdebatkan. Namun karena pemerintahan di bawah kendali Presiden Joko Widodo baru berusia lima bulan, tentu menjadi persoalan serius.
"Banyaknya laporan itu, berakibat pemerintahan ini merosot kewibawaannya. Pemerintahan ini tidak cukup dapat diandalkan dalam menangani urusan pemerintahan di bidang hukum. Ini masalah besar," kata Margarito.
Dia menilai, banyaknya laporan hukum terhadap Menteri Yasonna, semakin menurunkan kewibawaan pemerintah. Apalagi, Yasonna berasal dari partai pendukung utama pemerintah, PDI Perjuangan.
"Banyak laporan itu menunjukan, bahwa orang tidak cukup alasan untuk memercayai pemerintahan ini dibidang hukum," ujarnya.
