- ANTARA/Yudhi Mahatma
Salah satunya, seperti yang dirilis dari sebuah lembaga survei bahwa Megawati Soekarnoputri, tidak diinginkan lagi menjadi ketua umum. "Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah-belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan," kata Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin 23 Maret 2015.
Ia mengatakan, pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting, ketua PAC , DPC , DPD sampai Ketua Umum DPP, dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah. Setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya.
Sampai saat ini, kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, Megawati telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015-2020 oleh setiap kader. "Jadi survei itu aneh, tendensius dan bermuatan politik adu domba. Tapi saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," katanya.
Ia pun menduga, bila dalam metodologi yang digunakan oleh lembaga survei tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. "Metodologinya ngawur. Sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta Api, agar valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka respondennya ya pelanggan/pemakai atau penumpang KA , bukan penumpang pesawat yang tidak pernah naik kereta api," katanya.
Sehingga, seharusnya untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya, mestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar.
Sebab, pakar-pakar itu tak mewakili kader PDIP. "Karena tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
