- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan struktur Fraksi Partai Golkar DPR masih di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Meskipun kubu Agung Laksono memaksa dengan dalil Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menurut Fadli, kondisi ini disebakan adanya proses yang harus dilalui di DPR dan menyangkut proses hukum yang masih berjalan.
"Saat ini Fraksi Golkar dalam status quo. Artinya, masih di bawah Pak ARB," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 Maret 2015.
Fadli menegaskan bahwa dalam kasus ini pimpinan DPR tidak berpihak pada salah satu kubu. "Kami juga dapat surat dari Pak ARB selain dari Pak Agung Laksono. Semua surat masuk ada prosesnya sesuai aturan," ujar Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini meminta Agung bersabar dan tidak memaksa untuk mengganti susunan fraksi Partai Golkar di DPR. Apalagi, saat ini ada proses hukum yang sedang dilakukan ARB.
"Dari Bareskrim, PN dan PTUN," ujar Fadli.
Selain itu, kata Fadli, pimpinan DPR juga belum menerima SK yang dikatakan sudah disahkan olek Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. "Kami belum terima. Kalau sudah terima, kami juga kan harus pelajari," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung sikap pimpinan DPR yang tidak membahas keinginan Agung Laksono untuk mengubah Fraksi Partai Golkar di DPR.
Menurutnya, sikap pimpinan DPR sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang. "Kita boleh saja terburu buru. Tapi, kita juga harus ikut aturan yang ada. Jangan karena kepentingan sesaat dan syahwat, mendorong-dorong pimpinan," kata Bambang.
Bambang memastikan proses hukum masih berjalan dan harus dihormati semua pihak. Di antaranya proses penyidikan dokumen palsu dalam Munas Ancol.
"Masa ada surat mandat ditandatangani orang yang sudah meningal. Ada pemalsuan kop surat dan sebaginya. Jangan-jangan SK menteri juga palsu. Kop-nya dibikin di Pramuka," cetusnya. (ase)
