VIVA.co.id - Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laloly mengesahkan pendaftaran kepengurusan DPP Partai Golkar menuai banyak kritik tajam.
Presiden Joko Widodo pun diminta untuk segera memberikan penjelasan apakah keputusan Menhukam ini adalah keputusan pemerintah yang diketahui oleh presiden yang saat ini tengah berada di luar negeri.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat ini presiden harus menunjukkan apakah dia memang seorang presiden atau petugas partai.
"Ini harus jelas karena apa yang dilakukan oleh Menteri Yasonna H Laloly ini adalah jelas sebuah sikap pembegalan dan pembajakan terhadap demokrasi yang jelas-jelas mengkhianati semangat demokrasi kita," jelas Wakil Ketua DPR, Fadli Zon saat ditemui seusai menghadiri pertemuan tertutup Koalisi Merah Putih di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam, 23 Maret 2015.
Menurut dia, Yasonna tahu apa yang sesungguhnya terjadi, namun menggunakan kekuasaan administratifnya untuk kepentingan politiknya.
Oleh karena itu, Fadli melanjutkan, jika keputusan yang diambil tidak sejalan dengan pemikiran presiden, seharusnya Presiden segera melakukan reshuffle.
"Seharusnya kalau ini tidak sejalan dengan pemikiran presiden, presiden segera melakukan reshuffle terhadap Yasonna H Laloly. Tapi kalau memang ini sejalan dengan pemikiran presiden, tentu ini lain," tambah politisi Gerindra itu.
Ia pun menambahkan, bukan DPR, melainkan kinerja pemerintah lah yang pasti akan terganggu akibat masalah tersebut. Itu karena tugas DPR hanya lah perihal legislasi, pengawasan dan budgeting. Itu sebabnya, menurut Fadli pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan internal partai politik
"Benahi saja masalah ekonomi yang sudah carut marut, yang sudah makin kacau. Saya kira kita ini sudah berada di ambang krisis rupiah terlemah dan harga beras termahal sepanjang era reformasi," tegasnya.
Ia bahkan memprediksi akan terjadi suatu gerakan massa jika pemerintah tidak sanggup lagi mengatasi situasi ekonomi yang ada.
"Sekarang kan sudah mulai mahasiswa-mahasiswa dan buruh yang turun. Oleh karena itu politik harus distabilkan. Kalau caranya seperti ini pemerintah sedang menabur benih untuk menuju ke suatu krisis baru," tutupnya.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
