Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan bahwa Partai Golkar hasil Munas Bali akan menempuh jalan yang sah dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Nurdin tak ingin dia dan kawan-kawannya melanggar hukum.
"Kita negara hukum, kami taat asas. Kami tidak mau mengambil langkah premanisme untuk merebut jabatan. Kita sesuai undang-undang berlaku," kata Nurdin dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu 25 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kita negara hukum, kami taat asas. Kami tidak mau mengambil langkah premanisme untuk merebut jabatan. Kita sesuai undang-undang berlaku," kata Nurdin dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu 25 Maret 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Nurdin mengatakan, Munas Bali dihadiri 436 peserta. Dia menegaskan bahwa mereka sudah sesuai dengan AD/ART partai.
"Kita tidak mau demokrasi berdasarkan kepalsuan. Demokrasi harus berdasar hukum. Jika tidak, negara kita akan rusak, marwah dan martabat Partai Golkar akan rusak," ujarnya.
Nurdin mencontohkan sejumlah kepalsuan yang dilakukan oleh para penyelenggara Munas Ancol. Misalnya, seorang kader di Sumenep yang sudah meninggal dua tahun lalu turut menandatangani surat mandat.
Lalu, Sekretaris Partai Golkar Pandeglang, 3-4 kali diperiksa penyidik Bareskrim Polri, berani memalsukan surat mandat karena diimingi-imingi uang Rp500 juta.
"Mereka sakit hati karena uang yang diberikan tidak mencapai Rp500 juta. Insya Allah kami memaafkan karena mereka menegakkan hukum. Pengakuan seperti ini akan datang dari seluruh Indonesia," jelasnya.
Terhadap kasus yang kini masih berjalan di Bareskrim Mabes Polri, Nurdin mengapresiasi kinerja penyidik. Dia menilai mereka sudah memberikan perhatian dalam kasus pemalsuan Munas Ancol.
"80 Persen surat mandat mereka palsu," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Nurdin mengatakan, Munas Bali dihadiri 436 peserta. Dia menegaskan bahwa mereka sudah sesuai dengan AD/ART partai.
