Sumber :
- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id -
Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mempertanyakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah.
Effendi berharap kawan-kawannya di DPR segera menggalang pengajuan hak angket terkait kebijakan pemerintah yang melepas harga BBM pada mekanisme pasar.
"Ini lebih menarik kalau dibuat angket. Kita serius untuk melihat ini. Pasti ada sesuatu di belakanganya, kenapa Jokowi tunduk kepada mekanisme pasar," ujar Effendi di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ini lebih menarik kalau dibuat angket. Kita serius untuk melihat ini. Pasti ada sesuatu di belakanganya, kenapa Jokowi tunduk kepada mekanisme pasar," ujar Effendi di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Maret 2015.
Menurut Effendi, orang-orang di belakang Jokowi punya peran kuat mengapa kebijakan pemerintah kerap merugikan rakyat.
"Pelaku di tengah Istana pelaku elite semua. Rini Soemarno (Menteri BUMN), Andi Widjajanto (Seskab), Sudirman Said (Menteri ESDM). Itu lingkaran Istana neolib semua. Sama PDIP itu berseberangan," kata Effendi.
Effendi menilai, kesalahan Pemerintahan Jokowi-JK terkait BBM sudah dilakukan sejak awal memerintah. Dimana menyerahkan mekanisme pada pasar menjadikan harga BBM mengalami fluktuasi.
"Ya, tentu tidak masuk akal kenaikan BBM sejak pemerintah ambil sikap Novermber 2014 lalu. Sejak November pemerintah melepaskan pengelolaan sektor migas. Presiden Jokowi melanggar UUD 45 pasal 33. Kita nggak mengenal cara liberal seperti sekarang," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, filosifi kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK terkait BBM bukan untuk kepentingan orang banyak, melainkan untuk orang-orang terpilih.
"Coba lihat pemerintah nggak pernah utak-atik pinjaman kepada luar negeri. Yang diutak atik subsidi terus," ujar Effendi.
Oleh karena itu, Effendi mengajak rekan-rekannya di DPR untuk lebih fokus dalam melihat sepak terjang pemerintah Jokowi-JK.
Anggota dewan, kata Effendi, jangan terjebak dalam kisruh politik yang justru menguntungkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat.
"Ya mungkin DPR belum terlalu fokus. Hari ini kita melihat lagi kesewenang-wenangan pemerintah," kata Effendi.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Effendi, orang-orang di belakang Jokowi punya peran kuat mengapa kebijakan pemerintah kerap merugikan rakyat.
