Sumber :
- satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan penambahan uang muka atau panjar pembelian mobil pribadi bagi pejabat nonpemerintah. Itu selaras dengan program Presiden untuk penghematan anggaran.
Tapi Dewan juga meminta Presiden menghapus atau mengurangi subsidi serupa bagi pejabat eselon satu di kementerian. Soalnya nilai tunjangan pejabat eselon justru jauh lebih besar dibanding bagi pejabat nonpemerintah, seperti anggota DPR, hakim agung, dan hakim konstitusi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pro-Kontra Uang Muka 0% untuk Kendaraan
Baca Juga :
Piaggio Tanggapi Rencana DP Nol Persen
Tapi Dewan juga meminta Presiden menghapus atau mengurangi subsidi serupa bagi pejabat eselon satu di kementerian. Soalnya nilai tunjangan pejabat eselon justru jauh lebih besar dibanding bagi pejabat nonpemerintah, seperti anggota DPR, hakim agung, dan hakim konstitusi.
Baca Juga :
Rombongan Ketua MPR Terlibat Kecelakaan di Medan
Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menyebut, ada alokasi uang panjar untuk pembelian mobil pribadi pejabat eselon satu yang mencapai Rp700 juta. Jauh lebih banyak jika dibandingkan anggaran serupa untuk pejabat nonpemerintah yang sebesar Rp116,65 juta berdasarkan Perpres lama, atau Rp210,89 juta menurut Perpres tahu 2015 yang kemudian akan dicabut oleh Presiden.
"Kalau ada yang bisa dihemat, ya, dihemat. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Itu banyak sekali petugas eselon I yang dapat tunjangan," kata Yandri kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, 7 April 2015.
"Sebaiknya sekarang pejabat negara yang dapat tunjangan mobil disisir (diseleksi) betul, jangan sampai kaya politik belah bambu," kata dia, menambahkan.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dia tidak menyaol dicabutnya Perpres yang mengatur kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara. Namun dia meminta Presiden juga mencabut tunjangan kendaraan bagi pegawai negeri sipil setingkat eselon satu dan direktur jenderal di kementerian serta lembaga.
"Presiden harus konsisten dengan kebijakannya. Tunjangan eselon satu, dirjen kementerian, dan sebagainya, harus dicabut juga. Kalau semunya lebih bagus," katanya.
Dalam kondisi ekonomi nasional seperti sekarang, efisiensi sangat penting. Pencabutan tunjangan kendaraan bagi pejabat eselon satu bisa berdampak pada banyak penghematan.
Yandri menyarankan anggaran uang muka mobil pejabat bisa dialihkan untuk program yang bisa menyentuh masayarakat langsung.
"Seperti operasi pasar. Masalah beras tidak bisa menunggu besok. Presiden harus ada tindakan taktis, strategis, pragmatis. Kalau bisa TDL (tarif dasar listrik) ditunda dulu naiknya. Sekarang gas naik, BBM (bahan bakar minyak) naik. Susu naik, semua naik. Kasihan masyarakat," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menyebut, ada alokasi uang panjar untuk pembelian mobil pribadi pejabat eselon satu yang mencapai Rp700 juta. Jauh lebih banyak jika dibandingkan anggaran serupa untuk pejabat nonpemerintah yang sebesar Rp116,65 juta berdasarkan Perpres lama, atau Rp210,89 juta menurut Perpres tahu 2015 yang kemudian akan dicabut oleh Presiden.
