- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Kerisauan adanya "penumpang gelap" dalam pemerintah Jokowi-JK yang diungkapkan secara terbuka oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Kongres IV di Bali dinilai beralasan. Secara umum, kongres itu dinilai berhasil memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi, sekaligus mengharmonisasi hubungan dengan kadernya yang duduk di pemerintahan.
Menurut Pakar Politik dan Otonomi Daerah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Leo Agustino, kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni hubungan partai pengusung dengan Presiden Joko Widodo.
"Adalah suatu kerisauan bersama jika partai pengusung presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," kata Leo dalam keterangannya, Senin 13 April 2015.
Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai, sebutan Megawati pada 'penumpang gelap' dapatlah dipahami. Sebab Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari Nawa Cita yang dijanjikannya kepada rakyat semasa kampanye dulu.
Sebagai bukti, kata Leo, sebuah majalah nasional terkemuka membuat liputan menarik tentang "melencengnya" Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Menurut media tersebut, keberadaan Nawa Cita dalam RPJMN hanya 10 persen.
"Dalam konteks itu lah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya. Yaitu, pemimpin haruslah melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya pada saat kampanye pemilihan umum," ujar pakar politik dan otonomi daerah itu.
"Dan jangan sampai janji-janji tersebut tersandera oleh kepentingan para 'penumpang gelap' yang boleh jadi, mereka itu, tidak pernah merumuskan Nawa Cita Presiden Jokowi," tuturnya.
Dia menjelaskan, wajar ketika dalam Kongres IV di Bali, Megawati mengingatkan bahwa peran partai pengusung presiden haruslah sebagai pengingat utama, agar presiden berjalan dan bergerak sesuai dengan rel yang telah disepakati serta dijanjikannya pada rakyat.
"Di sini lah, sebenarnya, penting dan indahnya hubungan yang mesra antara partai pengusung dan pemerintah yang didukung," kata Leo.
Menurut Leo, selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDIP melalui pengukuhan Megawati, di sisi lain, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.
"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," kata Leo.
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
