- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
Bendahara Umum DPP Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pernyataan KPU bukan pertanda kiamat.
"Walaupun kita belum tahu akhir penzaliman pemerintah ini, atas keabsahan dua parpol baik terhadap Golkar maupun PPP yang akan berakhir sampai kapan," kata Bambang, Jumat 17 April 2015.
Dengan situasi ini, dia meminta seluruh kader tidak panik dan menunggu perkembangan keputusan pengadilan sampai batas waktu pendaftaran.
"Belanda masih jauh kok. Kisruh ini kan memang yang dikehendaki pemerintah lewat intervensi yang dilakukan Menkum HAM," kata Bambang.
Dia menambahkan, Golkar saat ini memang sengaja dipecah. Pasca Munas Bali yang sah, lalu pihak yang sengaja memecah Golkar, melakukan Munas di Ancol.
"Diciptakanlah ketua umum boneka di Golkar, meski lahir dari munas abal-abal (kasus Golkar). Serta diciptakan dan dikukuhkanlah ketua umum yang lain meski PTUN telah memenangkan salah satu pihak (kasus PPP)," jelasnya.
Bambang mengatakan, kalau pemerintah tidak memiliki kepentingan, harusnya ikuti aturan yang sudah ada dalam UU Partai Politik. Dia menyebut, dalam Pasal 32 dan 33, pertikaian internal partai tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai (pasal 32) maka diselesaikan melalui pengadilan yang waktunya maksimal 60 hari di Pengadilan Negeri dan maksimal 30 hari di MA.
"Baru setelah itu pemerintah memberikan pengesahan terhadap pihak yang menang dalam pengadilan negeri hingga MA. Tidak sulit bukan?," katanya
Hanya saja, lanjut Bambang, karena pemerintah punya kepentingan, maka kondisi itu tidak diciptakan sesuai UU.
"Maka dibuatlah mudah bagi kubu Agung Laksono (yang akan bergabung ke KIH) dan dipersulit bagi kubu Djan Farid (yang tetap bersikukuh berada di KMP), meski PTUN telah memenangkannya," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini.
Dia menilai, tidak sulit melihat konflik Golkar maupun PPP. Tapi karena sarat kepentingan kekuasaan, jadinya seperti ini.
"Kita pakai akal sehat (comment sense) saja untuk melihat kejanggalan itu. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi atau menjadi wartawan hebat dulu untuk menilai campur tangan pemerintah yang terlalu jauh tersebut ke urusan internal partai politik," katanya. (ase)
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
