Sumber :
- Antara/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI Dossy Iskandar mengingatkan bahwa Presiden berwenang mutlak atas para menterinya sehingga keputusan merombak kabinet atau tidak adalah sepenuhnya otoritas Kepala Negara.
Menurut Dossy, hasil survei tentang kinerja para menteri Presiden Joko Widodo tak bisa dijadikan tolok ukur atau acuan untuk merombak kabinet. Hasil survei penting sebagai masukan kepada Presiden tetapi tak ada dasar hukum untuk menjadikannya sebagai acuan untuk mengganti menteri yang berkinerja buruk.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Menurut Dossy, hasil survei tentang kinerja para menteri Presiden Joko Widodo tak bisa dijadikan tolok ukur atau acuan untuk merombak kabinet. Hasil survei penting sebagai masukan kepada Presiden tetapi tak ada dasar hukum untuk menjadikannya sebagai acuan untuk mengganti menteri yang berkinerja buruk.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
"Soal perombakan kabinet, absolut diatur konstitusi. Soal masukan publik, silakan Presiden mendalami. Tetapi tidak bisa itu dijadikan acuan untuk merombak kabinet," kata Dossy kepada wartawan di komplek gedung Parlemen di Jakarta, Senin, 20 April 2015.
Dia menjelaskan bahwa perombakan kabinet harus berdasarkan kinerja dan tolak ukur pada pakta integritas yang telah ditandatangani para menteri bersama Presiden. Hasil dari lembaga survei bisa dijadikan materi bagi Presiden melakukan evaluasi kinerja.
"Supaya Presiden dan para menteri tahu. Ada masukan, apakah karena kinerja, atau mutu kepemimpinan, kan, perlu didalami," katanya.
Selanjutnya Presiden bisa melakukan pertemuan dengan para menteri dari hasil pendalaman atau pengkajian atas hasil survei itu. Hasil kajian penting untuk menajamkan kembali program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Presiden harus memaparkan di mana tugas-tugas yang dipandang memengaruhi kinerja pemerintah sehingga ada anggapan (hasil survei tentang kinerja menteri) seperti itu," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Soal perombakan kabinet, absolut diatur konstitusi. Soal masukan publik, silakan Presiden mendalami. Tetapi tidak bisa itu dijadikan acuan untuk merombak kabinet," kata Dossy kepada wartawan di komplek gedung Parlemen di Jakarta, Senin, 20 April 2015.
