- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, kinerja para menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo tidak optimal.
Menurut dia, kabinet justru banyak menimbulkan ketidakpastian pada kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada masyarakat.
"Presiden harus mulai memikirkan keseluruhan kabinet untuk dikaji dan dievaluasi. Gunakan hak prerogatif Presiden, kalau perlu reshuffle,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 April 2015.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR ini mencatat sejumlah kebijakan menteri yang menyebabkan ketidakpastian. Di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang justru melemahkan sistem perekonomian masyarakat.
"Contoh, pemutusan (kebijakan) harga BBM, dua kali menurunkan, dan dua kali menaikkan. Pemerintah tidak punya perhitungan yang cermat. Komoditas jadi sulit menetapkan harga, dan akhirnya satu sisi, daya beli masyarakat menurun, di sisi lain daya saing tidak kompetitif," katanya menambahkan.
Kondisi itu terjadi di bidang hukum, umpamanya dalam kasus penetapan Kepala Polri yang dinilai maju-mundur. Presiden menetapkan calon tunggal, kemudian dibatalkan, dan digantikan calon lain. Contoh lain ialah kebijakan penambahan uang pembelian mobil pribadi bagi pejabat penyelenggara negara nonpemerintah. Kebijakan itu sudah disahkan tapi kemudian dicabut karena desakan publik. Muzani khawatir, kebijakan yang serba tak pasti dan itu terjadi pada bidang lain.
“Jangan jangan semua keputusan pemerintah, sama saja," katanya.
Menurut dia, setelah hampir tujuh bulan menjadi Presiden, sudah saatnya Jokowi melakukan evaluasi kinerja kabinet untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan.
"Ini untuk menjamin agar semua keputusan dan kebijakan pemerintah menjadi sebuah kepastian."
(mus)
