- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Bila dibandingkan dengan negara lain, alokasi anggaran negara untuk parpol di Indonesia sangat rendah. Padahal, partai politik adalah lembaga yang berdasarkan undang-undang diberi mandat melakukan kaderisasi kepemimpinan nasional. Situasi ini ditengarai menjadi sebab, suburnya korupsi.
Pandangan itu disampaikan Peneliti Politik dari Australian National University, Marcus Meitzner, saat memberikan masukannya kepada Kemendagri di Jakarta, Senin 27 April 2015.
Menurut Marcus, ada hubungan antara tingkat korupsi dengan persoalan pendanaan partai. Korupsi banyak berawal dari pencarian dana untuk pendanaan partai. Sebab itu, ia menawarkan solusinya adalah parpol diberikan dana oleh pemerintah.
“Kami melihat dari kelembagaan, bukan dari individu moral atau etika,” tutur Marcus.
Hitungan Marcus, bantuan negara yang diberikan ke parpol jika total seluruh partai politik hanya menerima anggaran kurang dari satu persen dari total anggaran yang dibutuhkan parpol untuk menutupi biaya anggarannya.
Namun, dia tidak mendukung seluruh pendanaan partai ditutupi oleh negara, karena akan rawan intervensi pemerintah, tetapi harusnya sepertiga pendanaan parpol tersebut bisa dibantu negara.
“Di Jerman, 1/3 persen dari pengeluaran partai disediakan oleh negara. Di Indonesia, baru satu persen. Bagaimana bisa dinaikkan menjadi 30-33 persen, idealnya di situ. Bahkan, seperti di Turki 85 persen, Meksiko 95 persen subsidinya,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mencontohkan di negara-negara maju seperti di Eropa, faktanya jarang partai yang tersangkut kasus korupsi , karena negara menyedikan banyak bantuan kepada parpol dengan tujuan tidak tergantung kepada kolega, atau kepada orang-orang yang punya kepentingan ketika memberikan bantuannya kepada parpol. (asp)
KPK: Kenaikan Dana Parpol Harus Dikaji Lagi
"Untuk diaudit, perencanaanya itu kan harus jelas."
