Sumber :
- ANTARA/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, karena kebijakannya selama ini dinilai tidak tepat.
"Sudirman Said itu lulusan STAN. Kapasitasnya hanya bisa mengaudit, dia tidak memahami sektor migas. Di mana harus ada kemampuan khusus untuk memahami sektor migas. Saya kira sudah perlu dilihat kinerjanya," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 27 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Sudirman Said itu lulusan STAN. Kapasitasnya hanya bisa mengaudit, dia tidak memahami sektor migas. Di mana harus ada kemampuan khusus untuk memahami sektor migas. Saya kira sudah perlu dilihat kinerjanya," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 27 April 2015.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Bambang menjelaskan, di antara kebijakan menteri ESDM yang tidak tepat adalah pelepasan kontrak Offshore North West Java (ONWJ). Menurut dia, negara sangat dirugikan karena pengolahan minyak kembali dikelola pihak asing.
Padahal, habisnya kontrak ONWJ seharusnya bisa dikelola oleh PT Pertamina, atau pengusaha migas lokal. Kondisi ini juga terjadi dalam berbagai kontrak migas lain.
"Kami akan tanyakan nanti dalam rapat kerja berikutnya kepada menteri. Mengenai kebijakan-kebijakannya," kata anggota Komisi VII DPR RI ini.
Apakah permintaan evaluasi itu berarti Jokowi harus me-
reshuffle
kabinet? "Itu kebijakan Presiden. Kami hanya mengawasi kinerja menteri," kata Bambang.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bambang menjelaskan, di antara kebijakan menteri ESDM yang tidak tepat adalah pelepasan kontrak Offshore North West Java (ONWJ). Menurut dia, negara sangat dirugikan karena pengolahan minyak kembali dikelola pihak asing.
