Sumber :
- foto : VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id
- LSM Indonesia Budget Centre menilai pembangunan gedung baru di DPR tidak menyelesaikan permasalahan mendasar di parlemen. Tiga fungsi DPR seperti pengawasan, legislasi, dan anggaran bahkan tak berkinerja baik dari periode ke periode. Peneliti dari Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam mengatakan, sejak pelantikan DPR sampai hari ini tak satu pun Rancangan Undang Undang (RUU) yang sukses diketok.
"Perilaku DPR yang tergambar di masyarakat saat ini adalah DPR yang malas, DPR yang korup. Seharusnya itu dijawab dengan kerja yang lebih baik. Yang muncul malah keinginan dapat fasilitas-fasilitas yang mewah," kata Roy di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 28 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Perilaku DPR yang tergambar di masyarakat saat ini adalah DPR yang malas, DPR yang korup. Seharusnya itu dijawab dengan kerja yang lebih baik. Yang muncul malah keinginan dapat fasilitas-fasilitas yang mewah," kata Roy di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 28 April 2015.
Menurut Roy, jika argumentasi dari pengadaan gedung baru karena adanya penambahan staf ahli, maka gedung lama masih bisa dimanfaatkan. Interior gedung lama, kata Roy, masih bisa ditata kembali. "Seharusnya bisa memaksimalkan gedung itu," ujar Roy.
IBC juga menyayangkan anggaran besar di DPR yang sifatnya selalu konsumtif. Padahal, menurut Roy, ada penganggaran yang sifatnya adalah modal untuk peningkatan kinerja. "90% anggarannya konsumtif, selalu habis pakai, triliunan dihabiskan," ungkap Roy.
Senada dengan IBC, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) juga menilai rencana proyek pembangunan gedung baru DPR bermasalah. Masalah-masalah tersebut seperti adanya manipulasi perencanaan pembangunan dan anggaran, adanya potensi
markup
yang tinggi, serta sumber dana yang tidak diketahui.
"Dari sisi anggaran, ini masuk anggaran siluman. Tidak ada nama mata anggaran pembangunan gedung. Tiba-tiba paripurna menyampaikan ada pembangunan dan sudah dianggarkan di APBN P 2015," kata Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto membantah jika pembangunan gedung baru diperuntukkan bagi anggota DPR, melainkan untuk museum, perpustakaan dan pusat penelitian.
"Museum dan perpustakaan di DPR yang selama ini kita tidak punya. Barangkali di mancanegara museum adalah ikon," kata Agus seusai paripurna penutupan masa sidang III DPR di Jakarta, Jumat, 24 April.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Roy, jika argumentasi dari pengadaan gedung baru karena adanya penambahan staf ahli, maka gedung lama masih bisa dimanfaatkan. Interior gedung lama, kata Roy, masih bisa ditata kembali. "Seharusnya bisa memaksimalkan gedung itu," ujar Roy.
