Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Politikus PDIP Masinton Pasaribu mendesak Presiden Joko Widodo agar tak ragu-ragu lagi merombak kabinet. Sebab, kinerja kabinet terutama bidang ekonomi tak dapat menjalankan program nawa cita yang dicanangkan presiden.
"Presiden Jokowi mestinya segera mengevaluasi kabinet, terutama tim ekonomi. Presiden tidak perlu ragu mereshuffle menterinya yang mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Selasa 28 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Presiden Jokowi mestinya segera mengevaluasi kabinet, terutama tim ekonomi. Presiden tidak perlu ragu mereshuffle menterinya yang mengeluarkan kebijakan tidak pro rakyat," kata Masinton Pasaribu saat dihubungi, Selasa 28 April 2015.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Masinton menyoroti kebijakan berkaitan dengan bahan bakar minyak yang berkaitan dengan rakyat.
"Apa pun kenaikan BBM akan berimplikasi kepada kehidupan rakyat. Maka, presiden tidak perlu ragu mereshufflenya," kata Masinton.
Menurut dia, kenaikan BBM atas dasar mekanisme pasar menyalahi konstitusi. Kondisi ini menjadikan harga BBM tidak stabil dan berdampak pada instabilitas ekonomi masyarakat secara langsung, di mana harga kebutuhan pokok terus naik.
"Jadi anggota kabinet yang mempersulit hidup rakyat berarti tidak sesuai dengan visi misi pemerintah. Dalam hal ini nawa cita, diganti saja itu tim ekonomi," ujarnya.
Menurutnya masa kerja menteri selama enam bulan ini sudah waktunya di evaluasi. Ia khawatir kebijakan para menteri yang membebani rakyat justru akan berdampak buruk pada Presiden, Jokowi.
"Kalau anggota kabinet sebagai pembantu presiden yang berkinerja buruk dipertahankan, apalagi tidak sesuai dengan harapan rakyat, implikasinya adalah rakyat tidak percaya pada kepemimpinan presiden, jadi apatis. Maka kalau kita sudah tahu sumber penyakitnya, maka harus segera dilakukan tindakan amputasi atau reshuffle," katanya.
Namun ia menyerahkan semua itu kepada presiden. Sebab, reshuffle merupakan hak preogatif presiden."Reshuffle kan sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Halaman Selanjutnya
Masinton menyoroti kebijakan berkaitan dengan bahan bakar minyak yang berkaitan dengan rakyat.
