Pernyataan KPU Pecut Daerah Teken Anggaran Pilkada

Surat suara Pilkada Gubernur Riau putaran dua
Sumber :
  • Antara/ FB Anggoro
VIVA.co.id
Ahok Maju Lewat Parpol, Bagaimana Nasib 1 Juta KTP?
- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Dody Riyadmadji, menilai KPU telah memacu daerah-daerah yang belum merampungkan masalah anggaran untuk segera mengatasinya. Sebelumnya, KPU menyebut pilkada serentak terancam ditunda akibat banyak daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan batas pembentukan PPK dan PPS pada Senin, 18 Mei 2015.

50% Hasil Pilkada Serentak Disengketakan ke MK

"Saya rasa itu cuma gertakan KPU saja, agar daerah mempercepat untuk tandatangan NPHD. Yakinlah optimis, ada jalan untuk bisa selesai sebelum tanggal 18 Mei nanti," ujar Dody, Selasa 12 Mei 2015.
TNI-Polri Maju Pilkada Diusulkan Cukup Ajukan Cuti


Catatan Kemendagri sampai dengan Selasa 12 Mei 2015, dari 269 daerah penyelenggara Pilkada total baru 85 daerah yang menandatangani NPHD. Dody menganggap daerah lain yang belum menandatangani NPHD karena mereka masih butuh waktu untuk penyesuaian dan verifikasi anggaran.


Dody juga membantah, masih ada 26 daerah yang belum sepakat soal anggaran Pilkada dari 269 daerah sesuai dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kapuspen Kemendagri itu juga menjelaskan bahwa semua daerah sudah memiliki anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada. Permasalahannya saat ini hanya soal penandatanganan NPHD saja.


"
Kan
, waktu itu kita kumpulkan seluruh daerah, nah itu sudah
fix
semua. Saat ini hanya soal NPHD saja," kata Dody di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 12 Mei 2015.


Sebelumnya, Anggota Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, masih ada 26 daerah yang belum sepakat mengenai anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang. Sementara daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk syarat pencairan anggaran Pilkada bertambah menjadi 82 daerah dari sebelumnya berjumlah 60 daerah.


"Jadi yang sudah NPHD 82 daerah, yang belum selesai bahas anggaran ada 26 daerah," kata Arief melalui rilisnya ke media, Senin, 11 Mei 2015 kemarin.


Ia menegaskan batas terakhir bagi daerah yang belum sepakat atau menandatangi NPHD sampai pembentukan panitia adhoc pada 18 Mei 2015 mendatang. Jika sampai tanggal tersebut persoalan anggaran belum selesai akan mengancam keberlangsungan Pilkada di daerah tersebut.


"Jika 18 Mei anggaran belum bisa digunakan menurut Peraturan KPU bisa ditunda pilkadanya di situ," lanjut Arief. (ren)



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya