Sumber :
- Antara/Vitalis Yogi Trisna
VIVA.co.id
- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto mengatakan, demi menjaga keadilan dan kesetaraan peserta pemilu, sebaiknya perubahan aturan UU Pilkada tidak dilakukan. Terlebih ketika proses pilkada sudah berjalan.
"Konvensi di Brasil, aturan main tidak boleh dilakukan enam bulan sebelum pemilu dijalankan," kata Hasto di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
"Konvensi di Brasil, aturan main tidak boleh dilakukan enam bulan sebelum pemilu dijalankan," kata Hasto di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2015.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Karena itu, Hasto mengimbau agar DPR bersama pemerintah dan KPU untuk menciptakan aturan main tanpa mengubah UU. Sikap PDIP, kata Hasto, jelas menolak wacana revisi Undang-Undang Pilkada.
"Kami belum ada komunikasi, hal-hal ini prinsip agar suasana kondusif. Sebaiknya revisi UU tidak dilakukan. Saya pikir kita bicara pilkada bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik," ujar Hasto.
Menurut Hasto, perubahan undang-undang dalam waktu dekat akan menciptakan ketidakpastian dalam menjaga stabilitas nasional. Padahal kualitas pemilu harus dapat ditingkatkan.
Hasto sendiri mendatangi kantor KPU untuk memperkenalkan susunan struktur fungsionaris PDIP periode 2015-2020, hasil kongres di Bali April lalu.
Ia datang didampingi Ketua DPP PDIP Departemen Bidang Internal Sudjatmiko Ari Wibowo dan Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pereira. Mereka diterima langsung oleh Ketua dan anggota KPU. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena itu, Hasto mengimbau agar DPR bersama pemerintah dan KPU untuk menciptakan aturan main tanpa mengubah UU. Sikap PDIP, kata Hasto, jelas menolak wacana revisi Undang-Undang Pilkada.
