Sumber :
- Biro Pers Istana
VIVA.co.id
- Anggota DPR dari Komisi I TB Hasanudin mengatakan bahwa wacana reshuffle sepenuhnya hak Presiden. Hanya saja ia menilai, berdasar suara anggota Fraksi PDIP di DPR, pos yang pantas untuk diganti dengan sosok baru adalah di bidang Ekonomi.
"Detailnya bidang mana saja saya tidak tahu, tapi kalau yang lemah menurut banyak orang ya di bidang ekonomi," katanya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Detailnya bidang mana saja saya tidak tahu, tapi kalau yang lemah menurut banyak orang ya di bidang ekonomi," katanya.
Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan bahwa dari berbagai hasil penelitian yang ada, titik terlemah memang saat ini ada di pos ekonomi yang harus segera dibenahi. Karenanya ia berharap Jokowi mendengar aspirasi publik dan hasil berbagai riset serta survei terkait kinerja kabinetnya.
Namun ia menambahkan tidak hanya menterinya yang harus dicermati untuk diganti. Tetapi strategi cara penanganan atau penguatan ekonominya juga yang harus diperhatikan.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat tersebut juga membantah nama-nama menteri yang bakal diganti dan nama penggantinya yang beredar di berbagai media. Alasannya, bisa saja nama-nama tersebut sengaja dibuat pihak tertentu.
"Itu saya tidak percaya. Itu kan bisa sengaja dibuat orang lain. Yang tahu ya ibu ketua umum, mana saja yang harus diganti," kata Hasanudin di kompleks gedung DPR, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 13 Mei 2015.
Lanjut, ia menegaskan, bahwa PDIP sebaga partai pengusung tidak bisa mendesak presiden untuk segera melalukan perombakan atau tidak. Karena menurutnya itu hak adalah hak preogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat.
"
Reshuffle
sah, tidak
reshuffle
juga sah. Terserah presiden saja. PDIP selaku partai pendukung akan mendukung sepenuhnya keputusan tersebut," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Anggota Fraksi PDIP itu menjelaskan bahwa dari berbagai hasil penelitian yang ada, titik terlemah memang saat ini ada di pos ekonomi yang harus segera dibenahi. Karenanya ia berharap Jokowi mendengar aspirasi publik dan hasil berbagai riset serta survei terkait kinerja kabinetnya.
