- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan reshuffle adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Kewenangan yang sama juga diberikan presiden saat dirinya terpilih sebagai menteri sosial.
"Saya juga lihat menteri A, B, dan lainnya jawabannya sama, itu adalah mandat yang dimiliki persiden," ujar Khofifah saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat 15 Mei 2015.
Nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memang tak bergitu sering disebut dalam isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dia bahkan disebut cukup cakap menjalankan perannya sebagai menteri sosial.
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid salah satunya yang mengatakan peran menteri sosial sangat membantu dan menyokong kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Anak petinggi PDIP itu, menurut Sodik, kurang mampu mengelola kementerian di bawahnya sehingga layak dievaluasi.
Menanggapi hal itu, Khofifah mengatakan, dirinya hanya bekerja dan menjalankan perannya saat ini.
"Kita semua memaksimalkan fungsi yang diberikan presiden," ujar mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur itu.
Menteri Susi, Dari Pujian sampai Iming iming Rp5 Triliun
Menteri perempuan lain yang juga menjadi sorotan publik adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Gaya komunikasi Susi dengan media dianggap mampu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerjanya.
Di tengah bergulirnya isu reshuffle kabinet, menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengelurakan pernyataan mengejutkan.
Melalui akun Twitternya, @susipudjiastuti, wanita asal Pangandaran ini menyatakan dirinya diminta mundur dari jabatanya. Dengan iming iming kompensasi sebesar Rp5 Triliun, Susi diminta untuk mundur sebagai Menteri Keluatan dan Perikanan RI.
“Saya dapat kabar 5T untuk saya walk away. Nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal,” tulis Susi.
Tawaran itu tak membuat Susi lupa jabatan. Susi pun kembali mencuit dan menyatakan dirinya tak ingin menjual nuraninya demi Rp5 triliun.
“Tapi nurani dan kebebasan saya tidak mungkin saya jual. Indonesia terlalu hebat untuk ribuan Trilun. Kehormatan yang membawa saya ke jabatan ini.”
Dua hari berselang, kicauan Susi ini telah mendapatkan retweet mencapai 574 dari followernya dan 164 follower sebagai tweet favorit.
Sebelumnya, hasil riset dan kajian dengan teknik pengumpulan data dari 32.047 berita di 15 media massa nasional menunjukkan, Menteri Susi Pudjiastuti sebagai kementerian yang sering muncul dalam pemberitaan dengan 12,3 persen.
Lima Menteri Perempuan Lain
Namun, tak demikian dengan menteri perempuan lain. Sebut saja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila F. Moelek. Survei polcoMM terhadap dua menteri perempuan itu diketahui memiliki nilai persentase yang sama sebesar 0,1 persen.
Menteri perempuan lain adalah Menteri BUMN, Rini M. Soemarno. Dalam Kabar Pagi di tvOne, Jumat 8 Mei 2015, Rini mempertanyakan penilaian sejumlah partai politik yang mendorong agar dirinya diganti karena dianggap berkinerja buruk. Padahal, menurutnya, yang berhak menilai kinerja para menteri adalah presiden.
Terakhir adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Dua menteri ini masih belum mendapatkan sorotan publik atas prestasi maupun kekurangannya. Sampai tulisan ini diturunkan keduanya belum merespons pesan singkat yang dikirimkan VIVA.co.id kepadanya, Jumat 15 Mei 2015.
Mensos: Mi Bikini Kontraproduktif dengan Revolusi Mental
Ia meminta kepolisian dan BPOM mengusut tuntas kasus tersebut.
