Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Sebab, Menteri Yasonna telah mengeluarkan dua kali keputusan salah terkait sengketa partai politik dan berdampak pada kegaduhan.
"Kami minta ini (Hasil PTUN) dijadikan dasar pertimbangan untuk lakukan evaluasi menterinya. Jangan sampai kabinet kerja, jadi kabinet heboh," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 18 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami minta ini (Hasil PTUN) dijadikan dasar pertimbangan untuk lakukan evaluasi menterinya. Jangan sampai kabinet kerja, jadi kabinet heboh," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 18 Mei 2015.
Bambang menjelaskan evaluasi ini penting dilakukan agar pemerintahan Presiden, Jokowi berjalan lancar empat tahun ke depan. Berbagai kesalahan menteri justru akan menganggu kinerja pemerintah kedepan.
Sementara itu ketua fraksi partai Golkar, Ade Komarudin, meminta Menteri, Yasonna melakukan langkah hukum lain seperti banding. Langkah hukum itu justru akan mengganggu proses demokrasi terutama dalam pilkada serentak Desember mendatang.
"Saya mengimbau Saudara Laoly tidak melanjutkan tahapan hukum lainya. Saya kira Saudara Laoly masih mencintai negeri ini. Saya yakin Saudara, Laoly akan pertimbangkan itu," katanya.
Ade menambahkan Pilkada adalah sebuah cerminan dari proses demokrasi. Selain itu pilkada menjadi parameter berjalannya sebuah proses demokrasi di Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bambang menjelaskan evaluasi ini penting dilakukan agar pemerintahan Presiden, Jokowi berjalan lancar empat tahun ke depan. Berbagai kesalahan menteri justru akan menganggu kinerja pemerintah kedepan.
