- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengucapkan syukur atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar.
Dengan keputusan ini, ARB akan menjalankan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru.
"Alhamdulillah, kebenaran akhirnya menang. Kami akan jalankan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau, sambil menunggu keputusan yang final," kata Aburizal Bakrie melalui akun Facebooknya, Senin 18 Mei 2015.
Dalam putusannya, hakim memiliki pertimbangan hukum seperti tindakan Menkumham Yasonna H Laoly yang menerbitkan SK kepengurusan di tengah parpol yang bersengketa, menyalahi Pasal 33 UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik.
"Tindakan Menkumham dibiarkan menafsirkan putusan mahkamah parpol atau sebutan lain yang dibentuk partai politik, bisa jadi pada suatu masa Menkumham akan melakukan tindakan tercela dan tidak terpuji. Lalu menyerahkan begitu saja penyelesaiannya ke pengadilan tanpa memikirkan dampak yang timbul dari putusannya tersebut," Hakim Anggota, Tri Cahya.
Jelasnya dalam pertimbangan lagi, Menkumham adalah bagian integral dalam sistem politik yang demokratis. Tanpa penetapan yang sah dan baik oleh Menkumham, katanya maka penetapan dan penyempurnaan parpol dalam pilar demokrasi, guna mewujudkan sistem demokratis sulit dilaksanakan.
Sehingga, hakim menilai tindakan Menkumham dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang, khususnya mencampur adukkan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 2 huruf C jo pasal 18 ayat 2 huruf B UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi. (ase)
Soal Dugaan Pengurusan Sengketa Golkar, Ini Kata Yorrys
Yorrys masih menunggu hasil persidangan pejabat MA
