- VIVA/Muhammad Nadlir
VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menolak rencana revisi UU Pilkada serentak. PDIP mendukung pemerintah untuk tak mengubah beleid tersebut.
"Undang-undangnya kan belum dilaksanakan, kenapa harus direvisi," ujar Hasto di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2015.
Hasto mencontohkan, di Brazil, Pemilu berjalan demokratis, dengan jaminan enam bulan sebelum Pemilu tak ada perubahan undang-undang Pemilu. Hal itu membuat kompetisi berjalan sehat dan fair.
"Sebaiknya UU Pilkada serentak tidak diubah, PDIP mendukung sebaiknya perubahan undang-undang tidak dilakukan," ujarnya menambahkan.
Terkait dengan Partai Golkar dan PPP yang terancam tidak bisa mengikuti Pilkada serentak pada Desember mendatang, Hasto berharap segera diselesaikan dengan baik, sehingga mereka bisa mengikuti Pilkada.
"Tanpa bermaksud mengintervensi, momen kebangkitan nasional diharapkan dapat mengilhami teman-teman (Golkar, PPP) untuk mengedepankan kepentingan nasional, penyelesaian melalui perundingan lebih diutamakan."
(mus)
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
