Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, menilai bahwa evaluasi dan perombakan kabinet
(reshuffle)
bukan solusi untuk membenahi kinerja pemerintahan. Sebab para menteri hanya pembantu Presiden.
"Yang harus dievaluasi sebenarnya adalah kinerja Presiden dalam enam bulan ini," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Yang harus dievaluasi sebenarnya adalah kinerja Presiden dalam enam bulan ini," katanya kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2015.
Mahfudz menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokkowi) adalah kepala pemerintahan. Maka, Jokowi-lah sebenarnya yang mengelola para menteri sebagai pembantunya untuk bekerja sesuai arahan yang diberikannya. Sebagai kepala pemerintah, Jokowi harus bertanggung jawab atas kinerja para menteri.
"Seberapa efektif Presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda, dan manajemen yang jelas dan tepat," katanya.
Dia mengoreksi pendapat sebagai kalangan tentang perombakan kabinet yang diarahkan untuk membentuk opini tertentu pada masyarakat. Selain itu, waktu kinerja para menteri masih relatif pendek karena baru bekerja selama enam bulan. Maka kinerja dan realisasi program belum optimal.
Perombakan kabinet pun, kata Mahfudz, hanya menimbulkan kegaduhan politik, padahal sumber masalahnya sesungguhnya bukan pada menteri. “Ide
reshuffle
tidak akan jadi solusi, tetapi justru akan menambah persoalan baru," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mahfudz menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokkowi) adalah kepala pemerintahan. Maka, Jokowi-lah sebenarnya yang mengelola para menteri sebagai pembantunya untuk bekerja sesuai arahan yang diberikannya. Sebagai kepala pemerintah, Jokowi harus bertanggung jawab atas kinerja para menteri.
