Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan menolak upaya islah atau perdamaian dua kubu kepengurusan partai itu.
Upaya islah itu, katanya, berarti sama saja dengan mengakui kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono. Padahal Munas Ancol jelas-jelas ilegal yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Sekarang pun Polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mandat palsu penyelenggaraan Munas Ancol.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Upaya islah itu, katanya, berarti sama saja dengan mengakui kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol, Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono. Padahal Munas Ancol jelas-jelas ilegal yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Sekarang pun Polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mandat palsu penyelenggaraan Munas Ancol.
"Harus ada keberanian dari kita untuk menolak islah," kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada
VIVA.co.id
pada Kamis, 28 Mei 2015.
Dia berargumentasi bahwa sungguh aneh jika kepengurusan hasil Munas di Bali yang sah dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) didesak untuk islah dengan kubu Munas Ancol. "Berarti Pemerintah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, mengamini kejahatan politik dalam demokrasi di Tanah Air yang dilakukan AL (Agung Laksono) dan kawan-kawan."
"Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para ketua umum partai politik anggota KIH (Koalisi Indonesia Hebat) jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu ilegal yang dilegalkan oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu," Soesatyo menambahkan.
Bendahara Umum Partai Golkar itu mengaku tak punya alasan lagi untuk menjelaskan kepada publik atas sikap yang menoleransi kejahatan politik itu. Masa depan demokrasi Indonesia yang kini dibangun dengan susah-payah bakal dirusak oleh sebuah kepengurusan yang dihasilkan dari cara ilegal. Ditambah Pemerintah ternyata melegitimasi hukum kepengurusan itu.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, kata Soesatyo, pun tetap berkukuh mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta Timur yang membatalkan pengesahan kepengurusan Agung Laksono. "Itu berarti pemerintah tidak mau mengakui kesalahannya."
"Pemerintahan Jokowi," kata dia, "sesungguhnya sudah terjebak akibat kepentingan sempit, yakni ingin menghancurkan Golkar. Dan itu harus dilawan sampai titik darah penghabisan."
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Harus ada keberanian dari kita untuk menolak islah," kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada
