Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil, mengkritik lembaganya dan Pemerintah tak serius menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, banyak anggota DPR yang tak hadir ketika rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Itu pertanda banyak wakil rakyat yang tak punya perhatian lebih pada penyelesaian kasus-kasus HAM.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurutnya, banyak anggota DPR yang tak hadir ketika rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Itu pertanda banyak wakil rakyat yang tak punya perhatian lebih pada penyelesaian kasus-kasus HAM.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Pada sisi Pemerintah, sejauh ini belum ada itikad baik untuk mewujudkan instrumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
"Ini yang membuat sampai hari ini negara belum mampu merealisasikan harapan dari keluarga korban HAM," kata Nasir di kompleks Parlemen di Jakarta pada Jumat, 29 Mei 2015.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa ada harapan baru pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Soalnya Presiden memiliki visi yang disebut Nawa Cita yang, di antaranya, berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Presiden, kata Nasir, harus segera merealisasikan janji penuntasan kasus HAM. Presiden dianggap mampu melakukan itu karena Kepala Negara mempunyai kewenangan menggerakkan instrumen untuk menuntaskan berbagai kasus HAM.
"Memang ini ada satu kendala besar, hantu yang sangat menakutkan, sehingga upaya penyelesaian HAM masa lalu tidak bisa maksimal," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pada sisi Pemerintah, sejauh ini belum ada itikad baik untuk mewujudkan instrumen penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
