ARB Tak Mau Ribut Rebutan Kantor Pusat Golkar

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA.co.id
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) telah memerintahkan untuk tidak meributkan persoalan hak atas kantor pusat partai itu di Jalan Angrek Nelly, Jakarta Barat. Itu berhubungan dengan sikap kepengurusan kubu Agung Laksono yang yang menolak memberikan akses kantor kepada kubu ARB

Partai Pendukung Ahok Pakai Janji Tertulis Biar Tak Membelot

Menurut Idrus, akan tampak tak elok di mata masyarakat manakala kedua kubu berebut kantor, meski kubu ARB yang diakui sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lagi pula, katanya, semua pihak sudah sama-sama sudah dewasa.
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar


"Kita tidak usah protes-protes. Kita sudah dewasa, bahkan di sana (kubu Munas Ancol) senior-senior saya," kata Idrus kepada wartawan ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin, 1 Juni 2015.


Idrus mengaku bahwa kubunya bersepakat untuk islah atau berdamai terbatas adalah sebuah pengorbanan. Sebab kepengurusan hasil Musyawarah Nasional di Bali adalah yang legal dan sesuai AD/ART tapi mau menurunkan ego dan berunding dengan kubu Munas Ancol yang tidak sah.


Dia berterus terang tak habis pikir mengapa kubu Munas Ancol berkukuh mempertahankan kantor pusat. Ditambah pernyataan Agung Laksono yang enggan memberi akses kepada kader Golkar di bawah Munas Bali. Hal itu terkesan setengah hati menjalankan islah.


"Biarkan orang menilai. Tidak bagus saling menilai. Kita sangat prihatin cara-cara seperti itu. Mestinya konsisten pada semangat islah. Kalau ada langkah-langkah tidak bersama, berarti tidak menunjukkan niat baik," kata Idrus.


Kepengurusan hasil Munas Bali, kata Idrus, tidak ingin memaksa kubu Ancol untuk keluar dari kantor itu. "Kita ingin menimbulkan kesadaran bersama dari kita untuk kebesaran Partai Golkar. Kalau di daerah saya ada istilah: satunya kata dan perbuatan. Itu ciri berpolitik yang beretika," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya