Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Politisi PDIP, Effendi Simbolon, menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau sering disebut dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. Menurutnya, usulan itu rawan penyelewengan dan merupakan ranah eksekutif, bukan legislatif.
"Dipelajari betul, dipertimbangkan betul ya bagaimana dampaknya. Kita kan nantinya menyangkut ke pertanggungjawaban ke depannya. Bayangkan Rp20 miliar dikali 5 tahun, Rp100 miliar. Kalau itu kemudian berjamaah masuk penjara semua, mendingan gak usah ikutlah," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
"Dipelajari betul, dipertimbangkan betul ya bagaimana dampaknya. Kita kan nantinya menyangkut ke pertanggungjawaban ke depannya. Bayangkan Rp20 miliar dikali 5 tahun, Rp100 miliar. Kalau itu kemudian berjamaah masuk penjara semua, mendingan gak usah ikutlah," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
Effendi menilai program aspirasi ini bukan masuk ranah legislatif. Program aspirasi yang diajukan, menurutnya adalah ranah eksekutif. Meski anggota legislatif harus menyerap aspirasi dari Dapilnya ada cara lain menurutnya untuk menyampaikan aspirasi.
"Kalau perlu Rp100 miliar kita minta ke menterinya. Tolong ya aspirasi di wilayah saya begini-begini, tolong dipertimbangkan ya. Pastikan masuk Musrenbang, kemudian dipagu, dan dibahas naikkan ke pagu definitif. Kan gitu," katanya.
Anggota komisi I DPR RI ini khawatir program aspirasi ini hanya dijadikan alat. Agar para anggota legislatif tampak lebih berwibawa di daerah pemilihanya.
"Kalau kamu mau nyawer, ya sawerlah pakai uang kamu, istrimu dan keluargamu masa uang rakyat mau kamu klaim, kamu yang bawa. Enggak perlu lah, kita di sini berpikir untuk kepentingan negara bukan kepentingan melulu aspirasi," katanya.
Effendi tidak mempermasalahkan sikap partainya akan setuju atau tidak dengan program aspirasi ini. "Saya ini sudah usia 50-an, masa sih mau ditangkap KPK. Biar saja partai saya setuju, saya belum tentu setuju. Mau di PAW juga enggak apa-apa. Dari pada masuk penjara," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Effendi menilai program aspirasi ini bukan masuk ranah legislatif. Program aspirasi yang diajukan, menurutnya adalah ranah eksekutif. Meski anggota legislatif harus menyerap aspirasi dari Dapilnya ada cara lain menurutnya untuk menyampaikan aspirasi.
