Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Selain kinerjanya ikut disorot atas lambatnya sistem dwelling time (masa tunggu bongkar muat barang ekspor-impor) di Pelabuhan Tanjung Priok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, juga terancam dipecat dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo.
Meski begitu, Indroyono masih mempunyai cara untuk menekan angka dwelling time yang sesuai dengan target pemerintah saat ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
Baca Juga :
Anak Buah Kaget Menteri 'Kepret' Kena Reshuffle
Meski begitu, Indroyono masih mempunyai cara untuk menekan angka dwelling time yang sesuai dengan target pemerintah saat ini.
"Ada dua upaya langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu pemerintah akan memperkuat sistem online pelayanan masyarakat. Lalu, yang kedua, mencari simpul perdagangan dan perhubungan di pelabuhan," ujar Indroyono di kantornya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
Menurutnya, saat berkunjung ke pelabuhan Tanjung Priok, pihaknya menemukan bahwa dwelling time memakan waktu yang cukup lama yakni terjadi 5,5 hari, padahal pemerintah menargetkan setiap dwelling time hanya memakan waktu 4,7 hari.
"Itu sebagai tindak lanjut kunjungan Pak Presiden kemarin. Jadi akan terus kita tindak lanjuti," katanya
Tidak hanya itu, lanjut Indroyono, untuk mencatat mengenai jejak bongkar muat di Pelabuhan, pihaknya juga telah menyiapkan web yang bisa diakses melalui web dwelling.indonesiaport.co.id
"Di web itu data dwelling time bisa dilihat terbuka oleh publik dari mulai tahun 2013, sampai saat ini. Semua pencatatan lamanya bongkar muat di pelabuhan dan progresnya ada di web itu," ujar Indroyono.
Selain itu, lanjut Indroyono, langkah selanjutnya yaitu membenahi dua sektor dalam upaya mempercepat proses izin yang ada di Pelabuhan.
"Kita juga akan mempercepat izin kaitannya perdagangan, kedua kaitannya pasca dari bea cukai seperti pre-custom, kedua bea cukai, lalu push custom, ini semua yang akan dilakukan," ujarnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada dua upaya langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu pemerintah akan memperkuat sistem online pelayanan masyarakat. Lalu, yang kedua, mencari simpul perdagangan dan perhubungan di pelabuhan," ujar Indroyono di kantornya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
