Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Ketua MPR Zulkiflin Hasan mengakui adanya masalah bongkar muat kapal atau
dwelling time
di Pelindo. Bahkan pelayanan yang buruk ini sudah berlangsung sejak lama.
"Lama dari dulu pelayanannya. Sejak saya masih jadi pengusaha, 15 tahun lalu kan begitu juga, situasi di Pelindo," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
Baca Juga :
Anak Buah Kaget Menteri 'Kepret' Kena Reshuffle
"Lama dari dulu pelayanannya. Sejak saya masih jadi pengusaha, 15 tahun lalu kan begitu juga, situasi di Pelindo," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015.
Apalagi, kata dia, jika menjelang puasa dan Lebaran terlalu banyak peraturan. "Ada lampu merah lah, ada lampu kuning lah," kata dia.
Sehingga, kata dia, sangat wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah ketika sidak di Tanjung Priok.
"Wajar
dong
kalau Presiden marah. Nama juga kepala Negara. Kalau Pelindo
ndak
beres, Presiden harus marah. Tidak mungkin diam saja," kata dia.
Soal pencopotan, kata Zulkifli itu hak prerogatif Presiden. Sehingga dia tidak mau berkomentar banyak. "Itu hak Presiden. Saya tidak ikut campur," kata dia.
Presiden Joko Widodo marah besar ketika sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 17 Juni 2015. Jokowi menemukan tak ada perubahan sejak pertama kali dia datang ke pelabuhan itu, beberapa bulan lalu.
Kemarahannya ini pun berujung pada ancaman pemecatan kepada menteri, direksi hingga eselon I dari Pelindo II hingga pelaku lapangan di Tanjung Priok.
Mantan Gubernur DKI itu mulai marah ketika pada saat peninjauan selalu dilaporkan hal-hal yang baik. Padahal, masih banyak masalah yang harus dilaporkan sehingga dapat diselesaikan.
"Saya jangan
diceritain
yang baik-baik. Saya tadi tanya tiga kali hal yang tidak baik, siapa paling lambat, instansi mana yang paling lambat. Kita harus perbaiki, bukan buat apa-apa," katanya.
Jokowi protes ketika dia bertanya hal apa yang masih kurang, namun tidak ada yang menjawab. Inilah yang membuat Jokowi marah besar. Meski tidak dengan nada tinggi, namun Jokowi mengancam akan mencopot semua pejabat yang berkaitan dengan pelabuhan.
"Kita harus terbuka, saya tanya enggak ada jawabannya,
ya
saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," katanya.
Jokowi ingin agar setiap permasalahan segera dilaporkan. Sehingga dia bisa memberikan fasilitas yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan itu.
Halaman Selanjutnya
Apalagi, kata dia, jika menjelang puasa dan Lebaran terlalu banyak peraturan. "Ada lampu merah lah, ada lampu kuning lah," kata dia.
