- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Juru Bicara Koalisi Kawal Anggaran, Roy Salam, mengatakan, dana aspirasi sama sekali tidak menyelesaikan masalah dalam manajemen reses anggota DPR.
Menurut pengamatannya, hingga saat ini saja belum ada publikasi hasil reses kepada publik. Dana aspirasi, kata Roy, bisa menjadi ajang untuk menjual program kerja kepada kepala daerah.
"Pada akhirnya DPR seperti jual program kerja ke daerah. Problem manajemen reses ini belum baik, sampai saat ini belum ada publikasi hasil reses kepada publik," kata Roy di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Juni 2015.
Menurut Roy, jika DPR diberi semacam kewenangan untuk membentuk pagu mengusulkan program, akan menerbitkan semacam kebingungan di masyarakat mengenai fungsi DPR yang sesungguhnya.
"Apa bedanya (DPR) dengan pemerintah, apakah DPR melepaskan (fungsi)
pengawasan ke rakyat," ujar Roy.
Selain itu, Roy mempertanyakan bagaimana asal-usul hadirnya usulan dana aspirasi di DPR. "Apakah ini dari konstituen, pikiran DPR atau dari pesenan kepala-kepala daerah?" kata Roy.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G
Plate mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tidak mengakomodasi wacana dana aspirasi.
Menurutnya, program ini sudah berbahaya bahkan sejak dari perencanaan. Apalagi program ini juga terkesan tergesa-gesa, sehingga akan berdampak buruk pada implementasinya.
"Bahayanya terlihat di perencanaan, jauh dari kualitas perencanaan yang baik. Kami ingatkan pemerintah untuk hati-hati, tidak perlu akomodasi ini," kata Johnny.
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.
