DPR Sudah Sosialisasi Dana Aspirasi

Anggota DPR, M Misbakhun.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengungkapkan, sebenarnya usulan dana aspirasi sudah ada sejak lama, namun sengaja ditunda publikasinya untuk menunggu situasi yang kondusif. Saat itu, konstelasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) belum sekondusif sekarang.

FITRA: Pertanggungjawaban Dana Aspirasi DPR Belum Jelas

"Kami sengaja menunda ini. Konstelasi KIH-KMP kan waktu itu belum selesai. Penundaan sengaja dilakukan dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif," kata Misbakhun di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juni 2015.
Eksekutif Lebih Banyak Habiskan Anggaran daripada DPR


Menurut dia, dana aspirasi atau yang secara resmi disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebelumnya telah beberapa kali disosialisasikan ke berbagai daerah.


"Selama ini, kami sudah jalankan program penguatan anggota DPR, misalnya reses, kunjungan Dapil dan sosialisasi empat konsensus nasional," ujar Misbakhun.


Mengenai pertanyaan apakah dana aspirasi bisa sebabkan ketimpangan pembangunan di daerah yang wakilnya paling banyak dengan yang paling sedikit, Misbakhun menjawab bahwa solusi dari masalah ini terus dikembangkan oleh tim UP2DP.


"Kami juga bicara tentang indeks netralitas kesenjangan, proses ini juga terus berkembang, bukan kami tutup mata," kata Misbakhun.


Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Kawal Anggaran, Roy Salam, mengatakan, jika DPR diberi semacam kewenangan untuk membentuk pagu mengusulkan program, akan menerbitkan semacam kebingungan di masyarakat mengenai fungsi DPR yang sesungguhnya.


"Apa bedanya (DPR) dengan pemerintah, apakah DPR melepaskan (fungsi)

pengawasan ke rakyat," ujar Roy.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya