Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, ikhlas disebut sebagai menteri Kabinet Kerja yang memiliki kinerja paling buruk saat ini.
"Ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Semua orang boleh beri masukan," kata Puan, usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
"Ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Semua orang boleh beri masukan," kata Puan, usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa 23 Juni 2015.
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
Bagi Puan, survei sah-sah saja. Karena menurutnya, hanya suatu analisa saja. "Orang boleh analisa yang pasti itu jadi pertimbangan prerogatif presiden," kata Puan.
Seperti diketahui, survei Kedai Kopi ditujukan pada masyarakat kelas menengah hingga atas, yang bermukim di kawasan setigita emas Jakarta, yakni Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.
Survei menggunakan metode purposive sampling atau cara mengetahui persepsi profesional tertentu. Ada 250 responden, surbei dilakukan mulai dari 26 Mei sampai 3 Juni 2015.
Berbagai masalah yang paling disoroti adalah tidak terurainya kemacetan, harga kebutuhan pokok yang tinggi, melemahnya rupiah, dan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus naik.
Hasilnya, 58,8 persen masyarakat kurang puas, dan hanya 30,8 persen yang merasa cukup puas dengan pemerintahan sekarang.
Sehingga, sebanyak 60,4 persen responden menginginkan adanya reshuffle kabinet, 38 persen merasa tidak perlu, dan 1,6 persen memilih abstain.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mendapat penilaian yang buruk. Hanya 40,4 persen responden yang ingin putri Megawati Soekarnoputri itu dipertahankan. Tetapi 59,6 persen ingin Puan dikeluarkan dari Kabinet Kerja.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bagi Puan, survei sah-sah saja. Karena menurutnya, hanya suatu analisa saja. "Orang boleh analisa yang pasti itu jadi pertimbangan prerogatif presiden," kata Puan.
