Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan dana pengamanan Pilkada serentak tahun 2015 tersedia. Menurutnya, dana tersebut tersedia dalam ABPD dengan bentuk hibah atau program dan kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah.
"Satuan Perangkat Kerja Daerah tersebut secara fungsional terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di mana sejumlah Pemerintah Daerah telah menyalurkan dan menandatangani NPHD," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
"Satuan Perangkat Kerja Daerah tersebut secara fungsional terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Di mana sejumlah Pemerintah Daerah telah menyalurkan dan menandatangani NPHD," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Instantsi terkait. Hal itu guna mendukung Efektifitas pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Karena itu, Kemendagri mendorong Pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mengawal ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat selama tahapan Pelaksanaan Pilkada serentak," kata Tjahjo.
Sementara itu, Anggota Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizky Kurniansyah juga mengatakan bahwa KPU sedang mempersiapkan Memorandum of Understanding (MOU) dengan kepolisian. Menurutnya MOU tersebut mencakup soal pengamanan, informasi dan sosialisasi.
"Mereka juga ada Binmas kan, nah itu termasuk dalam MOU. Pokoknya terkait dengan pengamanan. Ini sedang kami proses. Kalau dulu kan titiknya cuma sampai Pilpres, kali ini untuk yang Pilkada," kata Ferry.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Instantsi terkait. Hal itu guna mendukung Efektifitas pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
