Sumber :
- Antara/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan publik dan pers agar tak mengembangkan spekulasi perombakan kabinet (reshuffle). Spekulasi yang terus-menerus dihembuskan dapat mengganggu konsentrasi para pembantu Presiden.
Wapres berpendapat bahwa para menteri memang perlu dan bahkan wajib dikritik kalau memang ada kesalahan. Tetapi kritik itu harus konkret untuk melecut mereka bekerja lebih baik, bukan berspekulasi dengan nama-nama menteri yang harus atau disarankan diganti.
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
Wapres berpendapat bahwa para menteri memang perlu dan bahkan wajib dikritik kalau memang ada kesalahan. Tetapi kritik itu harus konkret untuk melecut mereka bekerja lebih baik, bukan berspekulasi dengan nama-nama menteri yang harus atau disarankan diganti.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
"Sejak apa pun, mau apa pun, itu (menteri) tidak boleh diganggu. Dikritik boleh, asal jangan diganggu," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2015.
Kalla juga mengingatkan bahwa dia dan Presiden Joko Widodo pun belum sekali pun membahas perombakan kabinet. Presiden memang sudah menerima laporan kinerja enam bulan para menteri. Tetapi soal pergantian menteri, belum pernah dibicarakan.
Dia pun mengutip pernyataan Presiden seputar isu perombakan kabinet bahwa tak baik membuat kegaduhan politik. Serahkan sepenuhnya perombakan atau evaluasi menteri kepada Presiden.
Isu perombakan kabinet kembali mengemuka belakangan ini. Berbagai survei tentang kinerja kabinet sudah bermunculan. Isinya seputar penilaian beberapa menteri berkinerja buruk, dan menteri lain dianggap baik.
Sejumlah partai bahkan mengaku siap masuk dalam kabinet kalau kadernya dipercaya, misalnya, Partai Amanat Nasional. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, menilai partainya seharusnya mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sejak apa pun, mau apa pun, itu (menteri) tidak boleh diganggu. Dikritik boleh, asal jangan diganggu," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 24 Juni 2015.