ARB: Banyak Desa Tak Tersentuh APBN

ARB Buka Rapimnas ke-VIII Partai Golkar
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin

VIVA.co.id - Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, menjelaskan pentingnya dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas

Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), ARB yakin dana aspirasi ini bisa menembus wilayah-wilayah yang tidak tersentuh pembangunan.

"Saya kan bekas Menkokesra, tahu betul banyak sekali yang tidak dapat mendapatkan APBN atau APBD di desa-desa," kata ARB, usai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPD RI, Rabu, 24 Juni 2015.

FITRA: Pertanggungjawaban Dana Aspirasi DPR Belum Jelas

ARB mengatakan, hingga kini banyak desa-desa yang jalannya rusak maupun WC yang tidak layak pakai. Itu tidak pernah tersentuh oleh APBN dan APBD selama ini. Dalam kondisi itu, dana aspirasi ini diperlukan bagi daerah yang tidak tersentuh.

"Atau kemudian ada mushola yang harus diperbaiki. Nah tugas seorang anggota DPR adalah memperjuangkan daerahnya itu yang tidak mendapat dana, agar dapat dana. Itu tujuan dana aspirasi," ujar ARB.

Eksekutif Lebih Banyak Habiskan Anggaran daripada DPR

Selama ini, memang anggota DPR dikesankan oleh rakyat di daerah pemilihannya tidak kerja. Karena memang tidak ada kebijakan dalam bentuk bangunan fisik dari anggota. "Karena itu ini caranya supaya DPR juga kerja. Kerja membela daerahnya. Kalau tidak kerja kan mereka tidak baik," katanya menambahkan.

Bagi ARB, penilaian orang bahwa dana ini rawan menjadi bancakan anggota, justru tidak benar. Mengingat, bukan anggota DPR yang memegang dananya. Pelaksanany tetap pemerintah atau eksekutif terutama di daerah-daerah. Apalagi, dana ini termaktub ke dalam APBN. "Kan yang melaksanakan DPRD, tetapi dengan pemerintah. Cuma yang (anggota DPR) memberitahukan, ini perlu jamban, di sini perlu ini, perlu ini."

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR sudah menyetujui dana aspirasi dimasukkan dalam RAPBN 2016. Hanya tiga fraksi yang menolak, yakni NasDem, Hanura dan PDIP. Sisanya, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PPP, dan PKS, menyetujui. Sementara pemerintah, belum memberikan tanggapan persetujuan untuk mengalokasikan dana dengan total Rp11,2 triliun atau tidak.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya