VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, menilai pernyataan para menteri terkait penolakan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi, bukan sikap resmi pemerintah. DPR sendiri masih melakukan lobi dan menunggu sikap resmi dari pemerintah.
"DPR tidak berkeberatan atau lobi-lobi. DPR sediakan sarana piranti itu. Step berikut kami dengarkan pemerintah. Kami tunggu sikap resmi pemerintah di Banggar (Badan Anggaran)," kata Taufik di kompleks DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.
Menurut Taufik, wajar bila ada perbedaan pendapat saat ini. Karena pemerintah belum mendapatkan masukan yang jelas. Sehingga, DPR juga tidak memaksakan untuk pengesahan sebuah undang-undang diperlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
"Tiap undang-undang harus persetujuan pemerintah dan DPR. Sikap pemerintah kita tunggu di pembahasan Banggar. Buat DPR, tidak ada masalah," ujar Taufik.
Politisi PAN ini juga menjelaskan DPR mempunyai payung hukum yang jelas dalam usulan program aspirasi ini. Di mana itu pengacu pada undang-undang MD3.
Selain itu, DPR sudah menyiapkan berbagai piranti untuk melakukan pengawasan dalam realisasi program ini.
"Kami dapat masukan dari KPK dan BPK. Jadi memenuhi aspek kehati-hatian. Masalah nanti bagaimana tindaklanjutnya, kita lihat. Kita menyimak apa yang disampaikan pemerintah," katanya. (ase)
Tolak Revisi UU KPK, Gerindra Nyatakan Bukan Cari Muka
Seandainya sebagai partai penguasa sekali pun, bakal tolak revisi itu
