Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id
- Rekaman menteri yang menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sudah sampai ke telinga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Polisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menceritakan bahwa dia ikut mendengarkan rekaman tersebut bersama Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Apa reaksi Megawati?
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Reshuffle Tak Pengaruhi Aturan TKDN
Polisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menceritakan bahwa dia ikut mendengarkan rekaman tersebut bersama Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Apa reaksi Megawati?
Baca Juga :
Begini Respons Negara Islam Terkait Sri Mulyani
"Waktu mendengar pertama, saya, Sekjen (Hasto Kristiyanto) dan ibu ketum (Megawati Soekarnoputri), kita hanya bisa geleng-geleng kepala," kata Pramono, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 30 Juni 2015.
Dia menceritakan, mereka sudah lebih tahu dibandingkan Presiden Jokowi. Hanya saja, tidak berani membeberkan ke publik, sebelum akhirnya Mendagri Tjahjo Kumulo yang membeberkan pada Minggu 28 Juni 2015 lalu.
Tidak hanya PDI Perjuangan yang sudah mendengar itu. "Pokoknya Wapres (Jusuf Kalla) dan Presiden sudah tahu," kata Pramono.
Mendengar rekaman itu, Pramono mengaku terkejut. Termasuk Megawati. Karena tidak menyangka, seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden, malah menghina Presiden Jokowi.
"Karena ini wilayah Presiden, pasti tersinggung," kata anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, PDIP punya kepentingan lebih besar menjaga jalannya pemerintah. Mengingat, mereka adalah partai utama pengusung duet Jokowi-JK ini.
Lanjut Pramono, peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan
reshuffle
. Walau, masalah itu akan ada komunikasi dengan Ketum Megawati terlebih dahulu.
"Kalau saya Presidennya, tak
gejek-gejek
. Nggak tahu diri, dihantami saja," kata Pramono kesal.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Waktu mendengar pertama, saya, Sekjen (Hasto Kristiyanto) dan ibu ketum (Megawati Soekarnoputri), kita hanya bisa geleng-geleng kepala," kata Pramono, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 30 Juni 2015.
