Sumber :
- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id
- Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan sekolah partai calon kepala daerah memuat materi pokok terkait dengan bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas dari korupsi.
“Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada,” ujar Andreas Pairera dalam keterangan persnya, Selasa 30 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Gadjah Mada,” ujar Andreas Pairera dalam keterangan persnya, Selasa 30 Juni 2015.
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Menurutnya, materi pemberantasan korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Sekolah Partai tersebut pada Minggu, 28 Juni, lalu.
Hal ini diperkuat lagi dengan pemberi materi seperti Gubernur Teras Narang yang membuat kerjasama yang baik dengan KPK, Gubernur Ganjar Pranowo yang memiliki taq line anti korupsi dan materi khusus pemerintahan anti korupsi yang dibawakan oleh politisi PDIP Eva Kusuma Sundari.
Sekolah partai itu untuk angkatan pertama diikuti 137 calon kepala daerah berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.
Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan anti korupsi.
“Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujar Andreas.
Atas langkah PDIP ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDIP. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.
"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz.
Donal berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDIP dapat menjadi contoh partai lain. Ia menilai selama ini partai tidak memberikan pendidikan kepada kadernya terutama saat pilkada berlangsung.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, materi pemberantasan korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Sekolah Partai tersebut pada Minggu, 28 Juni, lalu.
