Sumber :
VIVA.co.id
- Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang populer disebut dana aspirasi dibahas dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 1 Juli 2015.
Setelah disepakati beberapa pekan lalu, program yang sering disebut dana aspirasi ini, akan dimintakan program-program yang ingin dimasukkan dalam UP2DP ini.
Menyikapi itu, Fraksi Partai NasDem tetap bersikukuh menolak program dengan usulan dana total Rp11,2 triliun itu. "Tidak akan mengusulkan (program UP2DP). Kami akan walk out
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Setelah disepakati beberapa pekan lalu, program yang sering disebut dana aspirasi ini, akan dimintakan program-program yang ingin dimasukkan dalam UP2DP ini.
Baca Juga :
PKB Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Menyikapi itu, Fraksi Partai NasDem tetap bersikukuh menolak program dengan usulan dana total Rp11,2 triliun itu. "Tidak akan mengusulkan (program UP2DP). Kami akan walk out
," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhony G Plate, di DPR, Rabu 1 Juli 2015.
Dia mengatakan, persoalan dana aspirasi adalah tata kelola keuangan negara yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan DPR.
"Kewenangan DPR tidak berkait dengan tata kelola keuangan. Itu kita tolak. Kita juga tolak tafsirkan MD3," kata Jhony.
Dia memastikan, anggota Fraksi NasDem tidak akan mengusulkan program UP2DP. Sebab, program ini dianggapnya terlalu terburu-buru.
"Musrenbang saja butuh satu tahun, ini
gimana
? Dari perencanaan saja belum baik, kalau rencana belum baik, implementasi apa lagi. Ini bisa jadi penyalahgunaan keuangan negara. Itu kita tolak," jelas Jhony.
Walau sebelumnya NasDem batal
walk out
(WO), Jhony memastikan kalau apa yang dibahas sama dengan sebelumnya, maka pihaknya akan keluar dari ruang paripurna.
"Kalau menggunakan metode yang sama, kami akan WO," tuturnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, sebagai anggota Panja UP2DP, pihaknya tidak ingin program aspirasi ini dilakukan terburu-buru. Apalagi, memaksakan dimasukkan ke dalam APBN 2016.
"Pandangan resmi kami pada saat rapat di baleg (Badan Legislasi DPR) minta dikaji ulang, dimatangkan secara bersama-sama," kata Hendrawan.
Fraksi PDIP memang menolak usulan dana aspirasi ini. Penolakan itu, kata Hendrawan, karena memang terlalu terburu-buru. Baru diketok dua minggu lalu, tapi langsung diminta program.
"Agar ada waktu harmonisasi dengan perundang-undangan yang lain. Kita tidak boleh tergesa-gesa," katanya.
Harmonisasi yang diinginkan adalah bagaimana terintegrasi dengan baik dengan sistem perencanaan pemerintah, sistem APBN. "Saya anggota panja, tapi kenapa kok harus di buru-buru, dipaksakan APBN 2016," katanya.
Fraksi NasDem dan PDIP, adalah dua fraksi yang menolak dana aspirasi ini. Selain Fraksi Hanura.
Sementara, tujuh fraksi lainnya menerima. Walau ada yang memberi syarat seperti Partai Demokrat.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem, Jhony G Plate, di DPR, Rabu 1 Juli 2015.
