- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Wasekjen PKB Daniel Johan memandang, jelang reshuffle kabinet muncul upaya sistematis yang ingin memisahkan presiden Jokowi dari partai pengusungnya. Padahal, upaya tersebut justru kian melemahkan dan membahayakan pemerintahan Kabinet Kerja. Bila ini yang terjadi, reshuffle justru membuat stabilitas politik dan ekonomi semakin terpuruk.
"Kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama tujuh bulan harus menjadi pelajaran penting bagi presiden dalam mengambil kebijakan reshuffle. Fakta data dan lapangan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus terpuruk," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Juni 2015.
Fakta di lapangan itu di antaranya pertumbuhan ekonomi dan nilai rupiah anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan nelayan dan petani turun drastis; demo dan ketidakpuasan nelayan bahkan disuarakan di banyak wilayah.
Karut-marut angkutan udara dan darat pun terus terjadi, kesejahteraan dan daya beli masyarakat melemah membuat sektor riil terpukul hingga 50 persen. Belum lagi, banyak pabrik rentan tutup mengurangi tenaga kerja, bahkan hal strategis buat negara yang justru diserahkan ke pihak asing.
Kompleksitas permasalahan itu, kata Johan, muncul justru dari menteri yang berasal dari kalangan profesional.
"Waktu pembentukan kabinet kemarin presiden didorong untuk menyingkirkan kader partai meskipun baik dan profesional, tapi saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri nonparpol yang terbukti tidak memberi kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI ini menganggap menteri-menteri nonparpol tidak memiliki nilai lebih kepada presiden. Umumnya mereka tidak memiliki ikatan ideologi, maupun tanggung jawab dan dukungan basis sosial politik yang kuat.
"Mereka hanya berperan di ranah individu sehingga bila terjadi instabilitas politik mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Bahkan banyak yang hanya memikirkan kelompok dan bandarnya saja. Jangan dikira mereka tidak memiliki dukungan para cukong di belakangnya," kata Johan.
Sementara, kader parpol setidaknya memiliki basis sosial politik yang kuat baik di parlemen maupun di tingkat akar rumput. Partai politik merupakan organisasi terbesar dan paling kompleks yang ada setelah negara. Sebab, parpol memiliki struktur lengkap dari pusat hingga ke pedesaan terkecil, sehingga kader-kader terbaik parpol sudah teruji dalam mengelola persoalan masyarakat.
Pemerintahan, kata Johan, membutuhkan stabilitas politik sebagai dasar mewujudkan segala visi dan ideologi memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Bahkan, menurut Johan, partai politik adalah bagian utuhnya dalam sistem demokrasi Pancasila. Ini berarti menyingkirkan partai politik sama artinya melemahkan sistem demokrasi.
"Bila Presiden Jokowi ingin pemerintahannya mampu memperbaiki keadaan maka presiden harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya dengan memperkuat sistem demokrasi yang dianut Indonesia, agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan efektif dan kuat dalam mewujudkan nawacita dan kemandirian nasional. Jangan sampai reshuffle justru semakin memperlemah pemerintahan dan mencabut akar stabilitas politik ekonomi yang saat ini sangat dibutuhkan."
PKB Bicara Soal Koalisi Kekeluargaan
PKB belum memutuskan dukungannya, termasuk pada Risma.
